MediaSuaraMabes, Tapanuli – Sekjen Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (P.P.P.T) Yonge Sihombing, SE., MBA memprediksikan tahun 2023 Presiden Jokowi akan mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli.
Prediksi pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli disampaikan Yonge kepada media di kantor DPRD Sumatera Utara, Jln. Imam Bonjol, Medan, Senin, 14 Nov 2022.
Selanjutnya sekjen PPPT itu menjelaskan dasar prediksinya antara lain: Pertama, kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan Provinsi Tapanuli, kaya akan potensi sumber daya alam, utamanya dari sektor pariwisata, pertanian dan industri kreatif seperti ulos.
Presiden Jokowi telah menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai tujuan wisata dunia. Di sektor pertanian, Presiden Jokowi telah membangun kawasan food estate di Kab. Humbang Hasundutan.
“Presiden Jokowi bahkan membangun desa/kampung ulos di beberapa titik di wilayah usulan Provinsi Tapanuli,” kata Yonge Pengusul Nama Presiden Jokowi Nominator Penerima Hadiah Nobel Ekonomi Norwegia.
Menurut Yonge, ini merupakan langkah untuk mempersiapkan provinsi tapanuli yang mandiri.
“Ketika provinsi tapanuli disahkan, maka provinsi tapanuli bisa mandiri, bisa membiayai dirinya, tanpa sepenuhnya bergantung kepada transfer APBN,” kata penulis buku Jokowi Maestro.
Kedua, kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah provinsi tapanuli telah memiliki infrastruktur yang sudah layak untuk dijadikan provinsi. Presiden Jokowi telah membangun jalan termasuk jalan lingkar KDT, jembatan, listrik, spot wisata, bandara, pelabuhan dan sarana transportasi danau.
Ketiga, kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah provinsi tapanuli semakin memiliki daya tarik investasi, utamanya investasi di sektor pariwisata, pertanian dan industri kreatif.
“Saya sudah melihat terobosan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan membawa para investor, baik investor lokal, nasional dan internasional untuk menyokong pembangunan ekonomi di wilayah KDT,” papar Yonge penulis buku Manajemen APBD.
Keempat, kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah provinsi tapanuli telah terkoneksi jalan mantap, dan akan terkoneksi dengan jalan tol. Presiden Jokowi telah membangun jalan tol sebagai interkoneksi jalan menuju Kawasan Danau Toba.
Kelima, masyarakat kabupaten dan kota yang tergabung dalam usulan wilayah Provinsi Tapanuli telah kompak dan bersatu hati, pikiran, sikap dan tindakan untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli.
“Bahkan PPPT merangkul para pemerakarsa/pendahulu pengusulan provinsi tapanuli, dan itu saya bacakan dalam naskah butir-butir deklarasi PPPT,” kata Yonge.
Lebih lanjut dikatakan mantan staf ahli DPR RI dan DPD RI, saat ini masyarakat dari masing-masing kabupaten dan kota yang tergabung dalam wilayah usulan provinsi tapanuli tidak lagi mempersoalkan letak ibu kota Provinsi Tapanuli.
“Beda dengan di masa sebelumnya, masih terjadi tarik menarik tentang ibu kota provinsi,” jelas Yonge yang juga Ketua Jokowi Maestro Institute.
Saat ini tarik menarik letak ibu kota provinsi tapanuli sudah tidak ada lagi.
“Bagi masyarakat Tapanuli hanya mendambakan Provinsi Tapanuli terbentuk, tanpa mempermasalahkan letak ibukotanya,” ungkap Yonge mantan staf ahli DPRD Sumut dan staf ahli Ketua DPRD Sumut.
Keenam, usulan percepatan pengesahan provinsi tapanuli saat ini justru datang dari arus bawah, datang dari grass root, bukan datang dari atas (elit politik). Hal itu terlihat dari personil yang berhimpun di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) didominasi oleh masyarakat yang berdomisili di kab/kota yang tergabung dalam wilayah usulan Provinsi Tapanuli.
“Presiden Jokowi sangat peka dan consern dengan aspirasi dari arus bawah dalam pengusulan pemekaran daerah,” tambah Yonge.
Terlihat dari kehadiran para rombongan masyarakat kabupaten/kota yang tergabung dalam usulan wilayah Provinsi Tapanuli.
Ketujuh, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2022 yang lalu, tidak ada niat dan ambisi untuk kemudian menjadi gubernur (pasca suksesi pilkada provinsi tapanuli).
Pada saat acara deklarasi dan gondang sabangunan PPPT di Tarutung, hal itu telah ditegaskan oleh para personil PPPT, bahwa tidak ada kepentingan khusus dalam hal kepala daerah (gubernur) pasca terbentuknya Provinsi Tapanuli.
Yonge yang juga Penulis buku Jokowinomics mengatakan para personil PPPT tulus dan ikhlas menyuarakan, mengusulkan dan menperjuangkan pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli.
“Mereka hanya ingin mewariskan sebuah nama bagi wilayah kelahirannya dan orangtuanya, yaitu wilayah bernama Provinsi Tapanuli sebagaimana di masa belanda pun sudah ditetapkan sebagai wilayah keresidenan tapanuli,” kata Yonge Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia (UNPRI).
Kedelapan, kabupaten dan kota yang tergabung dalam wilayah usulan Provinsi Tapanuli menyadari bahwa Tapanuli sebagai sebuah entitas suku, budaya dan adat tapanuli (dalihan na tolu) patut, pantas dan layak wilayahnya diberi otoritas wilayah setingkat provinsi dengan nama Provinsi Tapanuli.
Saya pikir berdasarkan fakta-fakta tersebut Presiden Jokowi akan membuatnya sebagai sebuah bahan pertimbangan baru untuk mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli.
“Karena itu, saya memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli pada tahun 2023 atau sebelum akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden,” kata Yonge.
Yang terpenting lagi saat ini, kata Yonge, masyarakat kabupaten dan kota yang tergabung di dalam wilayah usulan Provinsi Tapanuli tetap kompak, berdoa, bersatu dan kerja keras membangun pasca terbentuk dan disahkannya Provinsi Tapanuli.
Lebih lanjut dijelaskan Yonge, PPPT tidak sedikit pun terpikir untuk melakukan demonstrasi.
“PPPT sangat menyakini bahwa dengan cara komunikasi, diplomasi, bicara dari hati ke hati antara pengurus dengan para pimpinan nasional, khususnya kepada Presiden, Wapres, Ketua MPR, DPR, DPD, Komisi II DPR RI, putra putri tapanuli anggota DPR, Mendagri, Menkeu, Menkomarvest, dan lainnya, akan membuahkan hasil yang terbaik, yaitu kesemaan tujuan mewujudkan Provinsi Tapanuli,” tutur Yonge.
Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat bijaksana, bahkan telah didaulat sebagai pemimpin yang paling efektif di dunia, tentu Jokowi akan membuat keputusan pencabutan moratorium dan pengesahan Provinsi Tapanuli sebagai solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tapanuli dan Indonesia.
“Saya sangat senang, bangga dan banyak terinspirasi dan termotivasi dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang rendah hati, tulus, ikhlas, kerja keras, dan tidak korup,” kata Yonge.
Semoga nantinya pemimpin pasca terbentuknya provinsi tapanuli dapat mencontoh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. (YS)
Comment