MediaSuaraMabes, Manokwari Papua Barat – Kapolresta Manokwari Kombes Pol. Rivadin Benny Simangunsong mengatakan Yan Ayomi tidak ditahan karena saat ini tengah melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah.
“Namun tetap menjalani wajib lapor. Yang bersangkutan sudah kita amankan, tetapi karena beliau lagi ada pekerjaan pembangunan pasar, yang bersangkutan wajib lapor setiap hari Jumat. Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Rivadin melansir cakrawalatimes.com, Senin (23/10/2023).
Bak gayung bersambut, kata berjawab kuasa hukum korban penganiayaan, Yan Christian Warinussy mengatakan alasan Kapolresta Manokwari untuk tidak menahan Yan Ayomi ini memalukan kita sesama korps Penegak Hukum (Catur Wangsa) di mata para pencari keadilan. Karena tidak berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Bagaimana mungkin Yan Ayomi tidak ditahan dengan alasan sebagai pejabat dia sedang menjalankan tugas untuk pembangunan pasar? Itu artinya masyarakat akan berpandangan bahwa kalau pejabat pemerintah melakukan tindak pidana akan hanya dikenai wajib lapor? Tidak ditahan, karena dia pejabat pemerintah daerah?,” kata Warinussy. Selasa 24 Oktober 2023.
Kata dia, padahal pasal pidananya dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun? Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang dikenakan dalam perkara Yan Ayomi atas laporan dari klien LP3BH Manokwari, Nur Alam kan memungkinkan dia ditahan?, seorang Menteri ataupun Gubernur jika sudah ditetapkan menjadi tersangka saja sudah harus dilakukan penahanan apapun alasannya, alibi Kapolres Manokwari ini sungguh tidak masuk akal, apakah penegakan hukum di Polresta Manokwari itu hanya tajam kebawah dan tumpul keatas.
“Saya rasa Kapolresta Manokwari Kombes Polisi RB Simangunsong ini perlu diperiksa oleh Kapolri melalui Kapolda Papua Barat atas ucapannya yang tidak etis dan cenderung menyakiti perasaan keadilan dari klien kami sebagai korban. Jadi klien kami Nur Alam sebagai rakyat kecil harus menyaksikan dengan sedih kalau si pelaku penganiayaan berat atas dirinya tidak ditahan oleh penyidik hanya karena dia seorang pejabat pemerintah daerah yang sedang menjalani tugasnya?,” beber dia.
“Ini benar-benar tidak adil ya? di Manokwari keadilan tidak berlaku bagi rakyat kecil. Bayangkan, sejak kejadian peristiwa pidana pada Sabtu, 9 September 2023 dan klien saya membuat Laporan Polisi (LP). Tapi proses hukum seperti diulur-ulur oleh Polresta Manokwari dan baru ketika beritanya viral sejak Minggu malam, 15 Oktober barulah para petugas penyidik Polresta Manokwari mulai menelusuri perbuatan pidana tersebut,” sambungnya.
Artinya, masih kata dia proses LP ini “sengaja” dihambat di Polresta Manokwari. Selama kurun waktu lebih dari sebulan. “Sementara selama lebih dari sebulan ini juga oknum pelaku tidak pernah memiliki itikad baik untuk datang bersilaturahmi dengan korban maupun keluarganya,”.
“Jadi sama sekali pelaku tidak memiliki itikad baik dan cenderung menganggap remeh korban dan keluarganya dengan sama sekali tidak berusaha untuk berkomunikasi untuk mencari solusi damai dengan korban dalam masalah ini. Sehingga alasan Kapolres Manokwari untuk memberi wajib lapor kepada tersangka Yan Ayomi dengan alasan tersangka memiliki pekerjaan dan jabatan yang mesti diselesaikannya, misalnya proyek pembangunan pasar di eks Pasar Tingkat Sanggeng Manokwari tidaklah beralasan,” sebut dia.
Menurutnya, waktu lebih dari sebulan sama sekali tidak dipergunakan oleh pelaku oknum kadis tersebut untuk meringankan beban psikologi dan sakitnya klien kami Nur Alam. “Lantas alasan apa yang bisa dipertimbangkan oleh Kapolresta Manokwari dan jajarannya untuk memberi wajib lapor kepada tersangka Yan Ayomi?,” kata Warinussy mempertanyakan.
ADM
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment