MediaSuaraMabes, Bengkayang (Kalbar) – Kurang lebih Tiga ratus orang anggota DPC GSBI (gabungan serikat buruh Indonesia) Kabupaten Bengkayang menggelar aksi damai terkait pencabutan UUD omnibuslaw di depan kantor Camat Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (11/8/2022) sekira pukul 10.00 wib.
Dari pantauan media ini di lapangan terlihat ratusan anggota GSBI dengan titik kumpul di simpang PT Patiware Desa Karimunting menuju kantor camat sungai Raya Kepulauan dengan kawal puluhan kepolisian Polres Bengkayang, Polsek Sungai Raya Kepulauan, Polsek Sungai Raya, Polsek Capkala, Polsek Monterado dan Polairud Teluk Suak guna pengamanan pengunjung rasa damai yang di sambut baik oleh camat Sungai Raya dan jajaranya.
Dalam unjuk rasa tersebut ketua DPC GSBI kabupaten Bengkayang Adriansyah mengatakan unras kali ini kita adakan secara intruksi dari DPP GSBI pusat untuk ikut andil dalam memperjuangkan hak buruh yang ada di kabupaten Bengkayang yang global nya seindonesia.
“Kami DPC GSBI kabupaten Bengkayang meminta kepada pihak pemerintah untuk mencabut UUD cipta kerja UUD omnibuslaw yang kami pandang, kami nilai dan kami rasakan itu sangat merugikan kaum-kaum pekerja kaum petani dan kaum kecil di Indonesia pada umum nya,ujar Adiansyah.
Tambah nya lagi itulah yang menjadi dasar kami untuk ikut andil dalam seperjuangan dalam perjuangan kawan-kawan GSBI untuk poin tuntutan kami cabut UUD Omnibuslaw, dan saya ucap terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal kami dari awal sampai kegiatan ini selesai dan juga pihak kecamatan juga yang telah menerima kami, ucap Asdiansyah.
Senada dengan hal yang sama Wahyu Setiawan sekjen DPC GSBI kabupaten Bengkayang mengatakan kami ikut andil dalam satu juta buruh yang dilaksanakan pada 10 sampai 12 artinya walau kami di kecamatan Sungai Raya kepulauan tapi kami turut berpartisipasi atas kegiatan momentum aksi satu juta buruh
Kenapa, kerena memang persoalan prodak Omnibuslaw atau UUD no 11 tahun 2020 cipta kerja ini adalah suatu prodak hukum yang sangat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.
“Dan juga kaum buruh maka dari itu kami GSBI (gabungan serikat buruh Indonesia) di kabupaten Bengkayang turut serta dalam unras untuk meminta kepada pemerintah, kepada Presiden kita Jokowi Dodo untuk mencabut Omnibuslaw yang sudah kami rasakan dampaknya seperti hilangnya pesangon tidak ada jaminan perlindungan bagi kaum buruh juga PHK secara sewenang-wenang dan berbagai kasus-kasus lain yang terjadi kami juga meminta kepada DPR RI di senayan untuk mencabut UUD Omnibuslaw, ungkap Wahyu Setiawan.
Kapolsek Sungai Raya Kepulauan Romi Maryadi,S.Sos saat di wawancara awak media mengatakan kami 63 personil yang terdiri dari Polres Bengkayang, kemudian kami di backup oleh Polsek Sungai Raya, Polsek Capkala, Polsek Monterado, Polsek Samalantan dan Polairud Teluk Suak.
“Jadi selama proses kegiatan unras tersebut dari awal GSBI melaksanakan kegiatan dan datangi kami di Sungai Raya Kepulauan dan meminta ijin dan sudah kita terima dengan baik dan telah kami kordinasikan juga dengan Polres dan GSBI berkaitan dengan aksi ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik di mulai dari titik star keberangkatan sampai dengan menuju kantor Camat Sungai Raya Kepulauan kami sambut baik dan mempasilitasi kegiatan rekan-rekan buruh untuk hadir di dalam ruangan Camat,ucap kapolsek.
Lanjutnya lagi kami juga sudah kordinasi juga bersama GSBI, Danramil, Kesbangpol, diruang Camat dan telah ditandatangani juga oleh pak camat pengantar untuk kejenjang yang lebih tinggi, dalam unras tersebut situasi aman terkendali, ucap Romi Maryadi,S.Sos
Camat Sungai Raya Kepulauan Felix mengatakan saya menyambut baik aspirasi yang telah disampaikan oleh GSBI di mana aksi buruh ini juga adalah warga Sungai Raya Kepulauan dan oleh karenanya tentunya tadi didalam sudah kami fasilitasi pertemuan yang sifatnya lebih kepada mitra bersama porkopincam dan Danramil juga Kapolsek Sungai Raya Kepulauan serta didampingi oleh Kesbangpol Bengkayang.
“Yang mana di dalamnya terkait poin-poin yang di sampaikan itu telah saya tanda tangani sebagai mengetahui agar ini bisa di sampaikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi levelnya oleh karna nya dalam setiap kegiatan seperti ini kami titipkan pesan lakukanlah dengan baik sesuai dengan aturan tetap menjaga situasi yang kondusif kita tidak boleh alergi yang namanya unjuk rasa,ujar camat.
Tambah nya lagi ini adalah bagian dari proses demokrasi dan bagian kehidupan bernegara yang dilindungi oleh UUD dan juga saya ucapkan terima kasih kepada GSBI yang sudah menyampaikan aspirasinya secara tertib, lancar, aman dan damai, juga sudah berkoordinasi dengan baik kepada kepolisian dan pemerintah kecamatan,”ucap camat Sungai Raya.
(Hepni JK/Wakaperwil)
Comment