SuaraMabes, Nunukan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat adat dari Desa Patal I, Desa Patal II, Desa Lintong, Desa Pulubulawan, Desa Taluan, dan Desa Podong, pada Kamis (24/06) lalu.
Dalam RDP itu sejumlah perwakilan masyarakat adat yang berasal dari Kecamatan Lumbis tersebut menyampaikan keluhannya terkait keberadaan PT. Bulungan Hijau Perkasa (PT. BHP) yang beroperasi di wilayah adat mereka.
Juru bicara perwakilan masyarakat adat, Darsono menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada PT. BHP, antara lain :
1. PT. BHP mengeluarkan 20 persen lahan plasma dari HGU seluas, 3.760,74 Ha.
2. PT. BHP menyalurkan Corporate Social Responsibilty (CSR) senilai 200 juta untuk 6 Desa Pertahun.
3. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal untuk posisi SPL, Mandor, Kerani, Asisten maupun Manager tanpa tes.
4. Wilayah Tanah Adat 6 Desa Kelompok Patal yang sudah di jadikan perkebunan oleh PT.BHP wajib diusahakan, dimanfaatkan, dipergunakan sehingga produktif sesuai peruntukkannya dan jangan diterlantarkan.
“Sebelumnya Pihak Desa telah melakukan upaya komunikasi kepada perusahaan, bahkan telah difasilitasi oleh Camat namun tidak di tanggapi oleh Pihak PT.BHP,” kata Darsono.
Sementara itu, pihak PT. BHP tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri RDP tersebut.
Andi Krislina mengatakan mangkirnya PT. BHP karena pihak managemen lagi cuti.
“Surat dari Managemen PT. BHP tertanggal 24 Juni 2021 yang di tandatangani Site Manager Nanang Harijono, bahwa managemen lagi melakukan cuti dan mereka meminta adanya penjadwalan ulang RDP pada bulan Juli,” kata Andi Krislina.
Terpisah, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Mukhtar saat dikonfirmasi setelah RDP digelar menjelaskan bahwa HGU PT. BHP sudah terbit sejak tahun 2004 lalu.
“Terkait lahan plasma aturan itu baru ada sejak 2007, sebelumnya perusahaan perkebunan hanya melakukan pola kemitraan dengan masyarakat,” kata Mukhtar.
Menanggapi soal CSR yang juga menjadi tuntutan dari masyarakat adat, dia mengatakan jika mengacu regulasi maka hal itu sesuai kemampuan perusahaan.
“Kalau CSR dulu perusahaan dibebani 1 % dari keuntungan, namun sekarang regulasinya menyatakan sesuai kemampuan perusahaan,” ujarnya.
Lebih lanjut saat di konfirmasi pada hari Sabtu, (26/06/2021) Andi Krislina menyampaikan Pansus permasalahan PT. BHP dengan warga enam desa kelompok Patal Kecamatan Lumbis telah diparipurnakan.
“Alhamdulillah sudah terbentuk dan di Paripurnakan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj.Leppa, dan terpilih sebagai Ketua Lewi,Sos, Wakil Ketua Gat Kaleb,S.Pd, dan Hendrawan,S.Pd sebagai Sekretaris,” jelasnya. (Syafaruddin/Biro Nunukan)
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment