MediaSuaraMabes, Nunukan – Dalam rangka memberikan edukasi tentang pencegahan stunting di masyarakat dan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan balita, Komisi IX DPR RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi, Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana, bertempat di ruang pertemuan Hotel Lenfin Nunukan, Selasa 07/09/2021.
Anggota Komisi IX DPR RI, Mayjen TNI (Purn) H.Hasan Saleh,S.Ip, mengatakan, pihaknya bersama BKKBN akan fokus menuntaskan persoalan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia. Dimana pandemi COVID-19 juga berdampak pada keluarga di Indonesia, sehingga berpengaruh pada tingginya angka stunting.
“Kasihan generasi kita dimasa mendatang, karena bisa telat mikir, masuk dalam kategori tidak bisa mengikuti pendidikan karena inteleknya rendah atau tubuh tidak normal” kata Hasan Saleh dalam paparannya.
Menurut Hasan, dengan adanya edukasi ke masyarakat, dia berharap kedepan banyak dari generasi muda Kabupaten Nunukan dan Kaltara bisa tampil di pentas nasional untuk berkontribusi dalam bangsa dan negara.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Dan Kerjasama Internasional BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan,SKM., MPS., MA, menyatakan apresiasinya kepada Komisi IX DPR RI yang telah memfasilitasi kegiatan sosialiasi tersebut.
Dia menjelaskan, Program Bangga Kencana merupakan mandat dari Presiden Jokowi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan stunting dan vaksinasi COVID-19 di masyarakat.
“Itu harus kita laksanakan , kita berikan edukasi pemahaman kepada masyarakat sekaligus kita berbagi pada masa pandemi ini, ada mungkin sedikit yang bisa kita berikan kepada masyarakat,” ujar Ukik.
Lebih lanjut, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin, M.Si, memaparkan ada sekitar 140 ribu sasaran hasil pendataan keluarga yang beresiko stunting di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, posisi Indonesia 27,6 persen, jumlah anak yang lahir, misal 100 orang maka hampir 28 orang yang stunting.
“Oleh karena itu harapan Bapak Presiden angka 27,6 persen diturunkan harus dibawah 14 persen” kata Muhammad Edi.
Sebagai pihak yang ditunjuk selaku Ketua Penanganan Penurunan Stunting, BKKBN akan terus berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan, Organisasi PKK, dan tenaga kesehatan untuk penanganan stunting di masyarakat luas.
“Karena stunting ini masalah besar bagi bangsa kita, jika lahir stunting pastinya dia tidak cerdas, kalau sumebr daya manusia (SDM) kita tidak cerdas kita akan tergilas menjadi beban pembangunan makanya itu harus kita selesaikan,” tegasnya.
Langkah edukasi yang dilakukan adalah memberikan pemahaman pencegahan stunting mulai dari pemenuhan gizi saat kehamilan ibu.
“Makanya kita kenal 1000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dihitung dari 9 bulan dalam kandungan, dan anak mulai usia 0 tahun sampai berusia 2 tahun, ini yang dianggap masa keemasan untuk menyelamatkan anak menjadi generasi emas ke depan” tambahnya.
Edukasi juga menyasar kepada suami / bapak, mereka harus melakukan pendampingan yang ekstra kepada istri mereka yang lagi dalam masa kehamilan.
Demikian juga dengan sumber makanan yang dikonsumsi dalam keluarga, dianjurkan masyarakat dapat memanfaatkan sumber makanan yang berprotein yang ada disekitar kita.
“Tidak harus dibeli secara mahal, bisa kita budidaya seperti ikan lele, dan untuk sayur-sayuran, bisa dengan daun kelor, daun ubi dan ini lebih familiar dengan kita, juga lebih higienis dan murah, serta mudah didapatkan, daripada harus membeli ikan dan sayuran yang mahal,” jelasnya.
Yang paling penting dalam pencegahan stunting adalah menghindari pernikahan dini karena kelahiran dibawah usia 20 tahun rentan bermasalah.
“Perlu diperhatikan juga untuk mengatur jarak kelahiran antara anak, agar anak dicukupkan pemberian ASI , minimal 2 tahun dan hindari kehamilan jika sudah berusia tua” ujarnya.
Untuk diketahui acara sosialisai ini di hadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional BKKBN, Dr.Ukik Kusuma Kurniawan, SKM.,MPS., Anggota Komisi IX DPR-RI Dapil Kalimantan Utara, Mayjen TNI (Purn) H.Hasan Saleh,S.Ip, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H.Muhammad Edi Muin.,M.Si selaku narasumber dan peserta sosialisasi.
Syafaruddin / Biro Nunukan
Comment