Menanggapi berita di media terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah Raga yang di ungkap oleh Ketua LSM Fatwa Langit, Abdurrahman, di tanggapi oleh praktisi Hukum dan pengamat Pemerintahan Ridha Wahyudi SH.
Pertama di ingatkan bahwa dalam penyelenggaraan, pemerintahan harus selalu memperhatikan rambu – rambu sebagaimana Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Karena konsekwensi dari pelanggaran Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 adalah Undang undang no. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No. 31 Tahun 1999, artinya segala bentu KKN yang berpotensi menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah termasuk dalam tindakan tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan kewenangan.
Berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya tentang KASI di Disparpora sangat di sayangkan tidak di cantumkan inisial oknum tersebut, hal ini penting untuk di ketahui oleh masyarakat sehingga tidak saling tuding dan saling tuduh diantara pejabat Disparpora.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga harus mengklarifikasi dan mengidentifikasi KASI yang di maksud dengan tujuan KASI yang menjadi Juru bicara Dinas untuk mengklarifikasi atas penyataan LSM Fatwa Langit.
Konsekwensi nya adalah apabila klarifikasi tersebut dapat membuktikan peran Walikota Singkawang dalam menetapkan proyek maka terjadi pembuktian Penyalah Gunaan Kewenangan oleh Walikota yang berpotensi pelanggaran Sumpah Jabatan. Atas Pelangaran ini DPRD harus membentuk Pansus.
Namun apabila KASI tersebut tidak bisa membuktikan Peran Walikota dalam menentukan “ Orang “ dalam proyek – proyek tersebut, maka konsekwensinya adalah KASI tersebut melakukan Fitnah dan pencemaran nama baik Walikota Singkawang yang beresiko hukum Pidana. Dan sebaiknya, Walikota Singkawang melaporkan tuduhan ini kepada Pihak Berwajib untuk membersihkan nama baik.
Sebaiknya di harapkan kepada KASI tersebut untuk membuka seterang terangnya persoalan ini sehingga tidak terjadi simpang siur informasi dan saling tuding siapa pihak yang paling berperan dalam menentukan “orang” dalam proyek proyek di Disparpora. Dan saya yakin masyarakat menunggu keberanian para pihak untuk membuka diri.
Saya meminta kepada LSM Fatwa langit membuktikan kebenaran berita tersebut, dan kita berharap Dinas Parpora untuk melaporkan LSM Fatwa langit atas pencemaran nama baik kepada Pihak berwajib.
Dan apabila tidak bisa membuktikan’ maka saya beranggapan LSM Fatwa langit melakukan fitnah.
Sumber berita ( Ridha Wahyudi, SH ) kepada awak Media MSM ( Medua Suara Mabes ), Hepni jaya Kusuma.
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment