Suaramabes, Bengkulu – PT.TME (Tansei Madjid Energi) yang terletak di Desa Lebong tambang kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, Kelihatannya masih Belum menemukan titik terang terkait Lahan dan permasalah perizinan perusahaan.Hak dan kewajiban PT.TME-Pun juga tidak pernah terealisasi selama surat perizinan produksinya dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Bengkulu.
Mencuatnya pemberitaan mengenai permasalahan yang terjadi pada PT TME dengan masyarakat, nampaknya membuat perhatian dari segala pihak sebut saja Lepi yoparlin yang mewakili perwakilan dari masyarakat yang menyebutkan bahwasannya, “Dari pihak PT.TME, memang tidak memenuhi kewajiban mereka secara aturan Undang undang yang berlaku”.sampainya pada suaramabes.com. Rabu,2/07/2021
“Perusahaan ini juga tidak pernah melaporkan rencana kerja kepada pemerintah kabupaten Lebong,baik kegiatan laporan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tekhnis dan Lingkungan (RKTTL),yang disampaikan setiap tahun sebelum penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kepada Bupati”.tambah Lepi
Ketua Ormas Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Lebong, Rahmad Firdaus Angkat bicara “memang itu benar, jika laporan kegiatan PT TME tidak disampaikan kepada pemerintah daerah,maka sanksi secara tertulis seharusnya akan dikeluarkan oleh Bupati”.ungkap Daus
Seharusnya kegiatan pt tme . Disampaikan Kepada bupati atau pemerintah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh perwakilan dari masyarakat (Lepi)”Tambah Daus
“jika Seperti ini saya menyebutkan bahwa PT TME tidak layak DiKabupaten Lebong”.tutupnya
(NM/Y2)

Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment