SuaraMabes, Indramayu – Maraknya pelaksanaan pekerjaan proyek yang dananya bersumber dari aspirasi DPRD Indramayu Provinsi Jawa Barat tanpa memasang papan informasi di lokasi pekerjaan, membuat masyarakat bertanya-tanya.
Dewan Penasehat Forum Masyarakat Peduli (FMP) Cabang Indramayu, di Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Senin (2/08/21) kepada Perak mengatakan, “Karena setiap proyek Aspirasi dewan, baik dari ABPN, Banprop ataupun APBD tersebut, harus terpampang papan informasi di lokasi proyek saat kerjaan itu dimulai, biar Publik bisa tahu, khususnya masyarakat Indramayu,” ujarnya.
Menurutnya, banyak pengaduan dari masyarakat dan teman-teman LSM lainnya, bahwa ada beberapa proyek aspirasi dari Partai Golkar yang tidak memasang papan Informasi, seperti kerjaan jalan Hotmix , Betonisasi dan TPT.
Contoh salah satunya pekerjaan proyek di desa Penyindangan wetan, proyek pekerjaan Betonisasi di Jalan Desa Cemara, Kecamatan Cantigi. Beberapa hari yang lalu sudah diberitakan media ini, “ memasang papan informasi di lokasi pekerjaan itu penting, karena ada aturan dan undang-undangnya terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apa lagi proyek Aspirasi dari partai Golkar tidak ada keterbukaan Informasi Publik.
Dewan Penasehat FMP Indramayu juga meminta H Syaefudin, S.H., selaku Ketua DPRD Indramayu bersikap tegas untuk menegur oknum kontraktor serta dinas terkait, yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memasang papan Informasi, apa lagi pekerjaannya dari Aspirasi Partai Golkar tersebut asal – asalan dan asal jadi saja, dan tidak sesuai RAB (Rancangan Anggaran Biaya),
“Kami minta kepada Ketua DPRD Indramayu untuk bersikap tegas kepada oknum kontaktor nakal dan dinas terkait, yang kerjaannya tidak memasang papan informasi dan apalagi proyek itu, dikerjakan asal jadi. Kalau kedepannya ada temuan masih saja ada proyek aspirasi dari partai apapun tanpa memasang papan informasi dan dikerjakannya asal jadi, maka kami selaku Dewan Penasehat dan Ketua Forum Masyarakat Peduli, bersama teman-teman akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan akan Demo,” tegas Sanuri. (Teja Sulaksana).
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment