MediaSuaraMabes, Jakarta – Presiden Joko Widodo perintahkan pihak sekolah untuk tidak memaksa orang tua atau wali murid menandatangani surat kesediaan vaksin dan menanggung resiko pasca vaksin anak. Hal ini disampaikan Jokowi saat dalam rapat terbatas Evaluasi PPKM, Minggu 16 Januari 2022.
Presiden jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua atau wali murid yang menyatakan sekolah tidak tanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak, “kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo, dikutip dari siaran pers, Senin (17/1/2022).
Menurut Jokowi, menyampaikan arahan tersebut usai mendengar laporan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di surat tersebut disebutkan, segala resiko pasca vaksin ditanggung oleh orang tua murid.
“KSP menerima laporan keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat penyataan itu yang diberikan sekolah adalah bentuk pemaksaan. Karena itu, Kemaren (Minggu, 16/1) dalam Ratas, KaStaf melaposkannya ke Presiden dan langsung ditanggapi,”jelasnya.
Abraham menegaskan bahwa penanganan gejala pasca vaksin anak adalah tanggung jawab negara, termasuk biaya. Untuk peserta JKN ditanggung BPJS dan non JKN ditanggung APBN.
Abraham menyampaikan bahwa KSP akan berkoordinasi dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait surat tersebut.
Namun, dia juga memastikan sampai saat ini Komnas KIPI belum menerima laporan adanya gejala pasca vaksin anak yang berujung pada kematian.
“Bila ada temuan, orang tua/wali murid diharapkan melaporkan ke Puskesmas atau RS terdekat,”ucap Abraham.
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment