SuaraMabes, Jakarta – “Saya kira, Presiden telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan, terdapat penurunan orang yang terpapar Covid. Tingkat hunian rumah sakit turun, orang yang sembuh bertambah, dan yang meninggal dunia semakin sedikit.”
Demikian disampaikan Ketua F-PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada para wartawan, Selasa (3/8/2021) menanggapi diperpanjangnya PPKM di wilayah Jawa-Bali oleh pemerintah hingga tanggal 8 Agustus 2021 mendatang.
“Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat, perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah,” kata Saleh.
Menurut Saleh, wajar apabila perpanjangan pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan.
Setidaknya, lanjut Ketua DPP PAN ini, hal itu untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak mengahadiri dan membuat kerumunan.
“Penularan harus dihindari dan diantisipasi. Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Saleh.
Namun demikian, tutur Saleh, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan.
“Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat,” imbuh Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
Selain itu, sambung Saleh, perpanjangan ini harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.
“Adalah fakta, kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi,” beberapa Saleh.
Saleh mengingatkan, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran.
“Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Saleh menyatakan, pemerintah dituntut untuk memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan.
Sebab, tambah legislator asal Dapil Sumut 2 ini, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.
“Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya,” pungkas Saleh Partaonan Daulay. (ron)
Comment