MediaSuaraMabes, Depok – Di nilai arogan dan kerap melakukan politisasi program dan pelanggaran undang-undang, Wali Kota Depok, Mohammad Idris akan mendapat mosi tak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok. Mosi tak percaya juga akan ditujukkan kepada Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra. Senin 9 Mei 2022.
Dari sekian banyak persoalan kepemimpinan Idris, setidaknya ada dua persoalan yang dinilai penuh dengan nuansa politisasi dan arogansi kekuasaan yakni program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan progam mutasi dan promosi
Adapun 38 anggota DPRD Kota Depok itu di luar PKS yakni berasal dari partai PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP dan PSI. Jumlah total anggota DPRD Kota Depok yakni 50 orang.
“Kami menilai program KDS sudah di politisasi. KDS itu merupakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang di bahas dan di setujui DPRD Kota Depok. Jadi, KDS itu bukan program partai,” ujar Juru Bicara (Jubir) 38 anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi dalam pernyataan sikapnya di Warung Betawi Ngoempoel, Tanah Baru, Beji, Kota Depok.
Hadir juga dalam pernyataan sikap tersebut, para ketua partai dari 38 anggota DPRD Kota Depok, diantaranya, Ketua Partai Gerindra Pradi Supriatna, Ketua Partai PDIP, Hendrik Tangke Allo, Ketua Partai PPP, Mazhab dan Partai Demokrat, Taufik. Partai PPP dan Demokrat merupakan dua partai pengusung Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono untuk jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Perlu kami tegaskan bahwa, anggaran yang digunakan untuk KDS itu uang negara yang berasal dari APBD Kota Depok. Bukan uang Wali Kota atau Wakil Wali Kota Depok dan bukan juga uang PKS. Jangan di politisasi KDS digunakan untuk kegiatan politik PKS,” tegasnya.
Lanjut Babai, pihaknya juga mempertanyakan KDS yang kartunya dengan warna dominan orange yang merupakan warna khas PKS serta juga terdapat foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Saya tidak pernah menemukan kartu-kartu serupa di daerah lain warnanya disesuaikan dengan warna partai dan juga ada foto wali kota, bupati atau gubernur. Presiden saja tidak pasang foto di Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KDS itu progam Pemkot Depok, mestinya kartunya berlogo Pemkot Depok dan berwarna biru,” jelasnya.
Menurut Babai, KDS dengan anggaran miliaran diluncurkan Wali Kota Depok pada 15 September 2021 lalu itu semestinya disalurkan ke seluruh warga pra sejahtera di Kota Depok untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembimbing rohani, bantuan santunan kematian dan bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).
“Tapi kenyataannya, tidak jelas bentuk bantuannya, berupa uang Rp 250 ribu per bulan kah atau berbentuk barang. Penerima manfaat KDS juga tidak mengacu pada data warga pra sejahtera yang dimiliki Pemkot Depok, bahkan di sinyalir banyak betul kader-kader PKS yang menerima bantuan KDS. Kemudian bantuan untuk pembimbing rohani untuk semua agama juga pilih kasih. Inilah dasar kenapa kita akan gugat mosi tak percaya dan akan lakukan hak interpelasi,” jelasnya.
Anggota dewan dari PDIP, Ikravani Hilman menegaskan, seluruh anggota DPRD Kota Depok, termasuk anggota dewan dari PDIP mendukung KDS. “Enam dari tujuh program KDS itu progam lama yang setiap tahun diperjuangkan seluruh anggota dewan. Bahkan, para anggota dewan kerap berdebat dengan Pemkot Depok yang tak mau memperluas program jaringan sosial,” tuturnya.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hamzah menambahkan, mosi tidak percaya yang akan dibuat bukan hanya soal KDS tapi juga banyak persoalan lainnya dalam hal keputusan dan kebijakan yang dinilai banyak melanggar peraturan dan melanggar undang-undang (UU).
“Contoh, terkait mutasi yang kerap dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, seenaknya, suka dan tidak suka. Dalam satu bulan, seorang ASN bisa dua kali naik jabatan. Jadi, kami tegaskan bahwa seluruh anggota dewan, selain dari PKS akan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok,” pungkasnya.
(MSM jabar)
Comment