MediaSuaraMabes, DolokSanggul – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Humbang Hasundutan diundur hingga dua bulan ke depan. Pengunduran pelaksanaan pilkades serentak tersebut tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tertanggal, 9 Agustus 2021, Nomor 141/4251/SJ tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam surat Mendagri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Pelaksana Pilkades Serempak dan PAW disebutkan dalam poin 5 huruf a, pemerintah daerah diimbau untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serantak maupun PAW yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye calon dan pemungutan suara dalam rentang waktu 2 bulan sejak surat ini ditanda tangani atau ditetapkan.
PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak, Humbang Hasundutan, Drs. Vandeik Simanungkalit, MM, dan Asisten Pemerintahan Humbang Hasundutan, Makden Sihombing, S.Sos, MM Ketika dikonfirmasi tenggapannya melalui WhasApp, terkait surat Menteri Dalam Negeri tersebut tidak ada tanggapan dan komentar.
Ketua DPD KNPI Humbang Hasundutan, Dina Situmeang, SH, MH yang juga Akademisi ini, Ketika diminta tanggapannya menyatakan. Bahwa dalam surat Menteri Dalam Negeri sudah jelas bahwa daerah yang melaksanakan pilkades serentak atau PAW agar menunda sampai 2 bulan ke depan. Berarti tahapan pilkades serempak di Humbang Hasundutan juga harus ditunda, dan dilanjutkan atau dilaksanakan Oktober 2021 sambil melihat kebijakan lebih lanjut.
Dina Situmeang, SH, MH mengimbau kepada para panitia pilkades tingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dan menunda seluruh tahapan pilkades sampai dua bulan ke depan, dan kita berharap Pemerintah Humbang Hasundutan sesegera mungkin menindaklanjuti Surat tersebut, sehingga seluruh PPKD dan Bacalon dapat memahami dan melaksanakannya, ujarnya.
Sebagaimana di ketahui tanggal, 20 s/d 25 Agustus 2021 akan dilakukan tahapan pengumuman hasil Penelitian oleh PPKD kepada masyarakat, sesuai dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021
Bahwa berdasarkan Keputusan Bupatii Humbang Hasundutan Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS oleh PPKD jatuh tanggal 4 November 2021. Seiring dengan penundaan tahapan Pilkades tersebut, dimungkinkan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang seyogianya tanggal tersebut akan bergeser ke Tahun 2022
Menanggapi Penundaan tahapan Pilkades serempak tersebut, Pemilu Marbun salah satu Bakal Calon Kepala Desa Martodo Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan, menghormati dan siap mengikuti Surat Menteri Dalam Negeri tersebut.
Kita yakin bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam mengeluarkan suatu keputusan tersebut telah melalui Kajian yang dalam, kita berharap dengan ditundanya tahapan ini, akan semakin menciptakan kekondusipan di tengah-tengah masyarakat menjelang Pilkades serempak, kita mengajak masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan himbauan pemerintah terkait dengan Protokol Kesehatan sehingga dapat menurunkan angka Penyebaran Covid-19.
Kita berharap dengan penundaan tahapan ini dapat menurunkan angka Penyebaran Covid-19, dengan menurunkan atau berkurangnya kasus aktif, dan menurunkan tingkat kematian, sebagaimana yang diharapkan Kementerian dalam negeri dalam surat tersebut ujarnya. (Tim)
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment