MediaSuaraMabes, Jakarta – PSE singkatan dari Pengembangan Sosial Ekonomi, adalah salah satu pelayanan Gereja di bidang Kerasulan Sosial. Di tingkat KWI (Konperensi Waligereja Indonesia) pelayanan ini diampu oleh Komisi PSE KWI, wakil dari Konperensi Uskup-Uskup Indonesia dalam pelayanan sosial. Di setiap Keuskupan ada Komisi PSE Keuskupan (yang dulu disebut Delsos yaitu Delegatus Socialis) yang merupakan perpanjangan tangan Uskup dalam bidang pelayanan Kerasulan Sosial.
Dulu di tahun 1949 setelah Kedaulatan Pemerintahan RI, diakui oleh Pemrotah Belanda,Bangsa Indonesia mulai mengalihkan perjuangan dan menghalu musuh menuju membangun negara. Umat Katolik mulai ikut serta dalam Pembangunan nsgar ini dengan menyelenggarakn kongresumat Katolik seluruh Indonesi di Yogyakarta(KUKSI 1). Panitia Sosial yang dibentuk pada tahun 1955 inilah yang sekarang kita kenal sebagai Komisi PSE KWI.
Delsos yang mulai digulir pembentukannya tahun 1962 yang biasanya dilayani oleh seorang Pastor inilah yang sekarang lebih dikenal dengan Komisi PSE Keuskupan, yang menjadi perpanjangan tangan Uskup dalam pelayanan Karya Pengembangan Sosial Ekonomi. Komisi PSE inilah yang menggerakan agar paroki-paroki punya Seksi Sosial Paroki, yang sekarang lebih dikenal dengan Tim PSE Paroki, yang melayani Karya Pengembangan Sosial Ekonomi di paroki masing-masing.Kaden tahun 2024 mau pemilihan presiden/ wakil presiden,maka PSE KWI memberi Pesan kepad Para Capres dan Caw apres Terkait Pangan Nusantara.
Tiap keuskupan diminta dorong umatnya produksi pangan local. Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM.Cap mengaku tidak punya wewenang untuk mendukung capres atau cawapres kedepan. Menurutnya hal tersebut menjadi kewenangan KWI. Namun pihaknya berharap masyarakat Indonesia bisa membaca apa yang telah dibuat oleh PSE, yakni menginginkan pangan lokal diproduksi kembali dan tidak terpaku pada beras saja. “Bayangkan kata Mgr, Samuel Oton Sidin, OFM.Cap, kalau beras distop impornya oleh negara Vietnam, makan apa kita?
Kalau kita tidak siap memproduksi pangan lokal seperti jali di Semarang, sorgum di Flores dan sagu di Papua,” ucapnya saat Peringatan Hari Pangan Sedunia di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, Rabu (1/11/2023).Sebagaimana dipublikasikan penulis dalam media ini edisi 17 Oktober 2023., terkait hari Pangan Sedunia(HPS), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian Masyarakat Internasional akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat global, regional maupun nasional.
“Bayangkan kalau beras distop impornya oleh negara Vietnam, makan apa kita? Kalau kita tidak siap memproduksi pangan lokal seperti jali di Semarang, sorgum di Flores dan sagu di Papua,”ucapnya saat Peringatan Hari Pangan Sedunia di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, Rabu (1/11/2023).
1.Pemerintah seharusnya mendukung upaya masyarakat memproduksi pangan lokal
2.Demikian pula PSE KWI berharap, pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memproduksi sendiri aneka pangan. Misalnya bawang putih bisa ditanam di Indonesia, ia mempertanyakan mengapa harus dimonopoli oleh orang tertentu.
3.”Yang lain-lain juga demikian, misalnya kedelai. Bayangkan jika negara eksportir kedelai menyetop aliran kedelai kita tidak bisa makan tempe. Pemerintah seharusnya mendukung upaya memproduksi pangan dalam negeri. Jangan tergantung luar negeri,”ujarnya.
4.”Gerakan yang kita lakukan yakni mendorong kembali masyarakat untuk menanam tanaman lokal. Semoga didengar oleh pemerintah, sekaligus gerakan ini sebagai bentuk kritis bagi pemerintah saat ini dan akan datang,” imbuhnya.
Pesan Yng disampaikan PSE, KWI KEPADA Bacapres dan Bacawepres,:
1. Pemerintah seharusnya mendukung upaya masyarakat memproduksi pangan lokal.
2. Sejumlah pangan lokal yang kaya gizi ditinggalkan Masyarakat
3. “Yang lain-lain juga demikian, misalnya kedelai. Bayangkan jika negara eksportir kedelai menyetop aliran kedelai kita tidak bisa makan tempe. Pemerintah seharusnya mendukung upaya memproduksi pangan dalam negeri. Jangan tergantung luar negeri,”ujarnya.
4. “Gerekan yang kita lakukan yakni mendorong kembali masyarakat untuk menanam tanaman lokal. Semoga didengar oleh pemerintah, sekaligus gerakan ini sebagai bentuk kritis bagi pemerintah saat ini dan akan datang,” imbuhnya.(Ring-o)
Comment