Pendiri Law Office JS. Simatupang & Patners Kritisi RUU KUHP Pasal 282

SuaraMabes, Banten – Pendiri Law Office JS.Simatupang & Patners kritisi Rancangan Undang Undang KUHP pasal 282 .Tentang kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP ) Menurutnya rancangan pasal 282 tersebut adalah merupakan sebuah “ancaman’ bagi profesi advokat.

Adapun rumusan pasal 282 RUU KUHP yakni; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang: a. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya, atau b. Memengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

“Ada ancaman nyata di depan mata. Tanpa kita sadari atau memang kita tidak peduli saat ini profesi kita sebagai Advokat terancam. Disandera dengan hadirnya RUU- KUHP, khususnya pasal 282, dimana salah satu poinnya membahas tentang perbuatan curang,” kata JS Simatupang dalam keterangan tertulisnya kepada para awak media Rabu (11/8) di Jakarta.

Dikatakan Pasal 282 RUU KUHP ini jelas telah mengkebiri atau mengkriminalisasi profesi Advokat. ”Kita tidak paham mengapa hanya profesi Advokat yang disasar dan dimasukkan dalam RUU- KUHP, sementara profesi lain tidak dimasukkan?” katanya.

Lebih lanjut JS Simatupang,menuturkan bahwa Profesi advokat sudah di atur dalam UU No 18/2003 Tentang Advokat.

”Saya tidak biasa membayangkan apabila pasal 282 RUU KUHP ini disahkan. Advokat menjadi profesi yang setiap saat di proses hukum dan tidak ada lagi kehormatan selama ini menjadi kebanggan profesi Officium Nobile, (pofesi mulia),” terangnya.

Oleh sebab itu pengacara kondang ini mengajak para Advokat untuk bersatu mengkritisi RUU KUHP dan menolak pembahasan pemberlakukan pasal 282 RUU KHUP.

Baca Juga :  Partai Ummat Salurkan Bantuan Korban Musibah Kebakaran

Menurutnya pada pasal 282 telah menyita perhatian sebab melupakan keseimbangan hukum tentang kewenangan penegak hukum, khusunya dengan Advokat.

Keprihatinannya al.Pertama Pasal 282 RUU KUHP ini dapat mengancam para Advokat dalam menjalankan profesinya.

Kedua, Pasal ini dibuat dengan paradigma yang kurang tepat, karena dengan adanya pasal ini seakan-akan hanya Advokat yang dapat berlaku curang kepada kliennya.

“Perbuatan Curang bukan hanya diduga dapat dilakukan oleh Advokat, tetapi juga dapat diduga dilakukan oleh Hakim, Jaksa, maupun Polisi, karena Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat adalah sama-sama penegak hukum,” tuturnya.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada Pemerintah dan DPR RI, agar mempertimbangkan maupun menghapus pasal 282 dari RUU KUHP.

Sebagaimana diketahui, advokat yang berkantor di Thamrin Residences Jakarta, merupakan salah satu pendiri Organisasi kemasyarakatan yang berdaulat pada tahun lalu di Jakarta dengan nama Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan ( FPDHH ). (Aslin Purba dkk)

Comment