MediaSuaraMabes, Labusel – Kalau tidak salah sudah tujuh kali pemerintah kabupaten Labuhan batu selatan secara berturut turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian WTP, dari badan pemeriksa ke uangan (BPK) Provinsi Sumatra Utara.
Predikat itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara apabila itu benar dan sesuai fakta yang ada.
“Namun pada kenyataanya sangat bertolak belakang dengan faktanya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bagai mana tidak apa sebenarnya yang menjadi penilaian itu sesuai dengan hasil pemeriksaan atau sampel, yang menjadi acuan dan penilaian oleh BPK selama ini melakukan pemeriksaan di seluruh jajaran SKPD,” ujar narasumber yang dipercaya.
Yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan selama ini, bagai mana pun masyarakat dapat menilai dengan adanya penilaian itu yang sangat janggal serta kurangnya profesional dalam melakukan pemeriksaan, di mana predikat itu kurang tepat dan mendapat ejekan dari masyarakat. Karena ada beberapa pejabat dan pejabat pembuat komitmen PPK, terseret kasus korupsi, dan menjadi tersangka.
Terakhir mantan Bupati Labusel ikut terseret kasus korupsi, menurutnya, ini menunjukan bahwa predikat itu terkesan di paksakan dan di duga penuh rekayasa. “Di samping itu lihat lah cara pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, membangun inprastruktur jalan dengan mengeluarkan uang miliaran,” katanya.
Namun, lanjutnya, sepertinya para lembaga eksternal merasa jengkel melihat kinerja instansi yang bersangkutan, karena sulitnya melakukan pengawasan saat proyek mulai berjalan hingga akhir setelah selesai di hotmix di tinggalkan begitu saja.
Bibir hotmix dibiarkan begitu saja tanpa ada di beri penyangga dari material batu kerikil, bahkan bila menggelar hotmix kebanyakan pada malam hari saat orang sedang tidur nyenyak saat pagi jalan sudah di hotmix seperti siluman kerjanya saat malam hari.
“Demikian juga pengaspalan jalan hotmix di seluruh kabupaten labuhan batu selatan tidak ada yang transparan. masyarakat sulit mengawasi kegiatan para rekanan sepertinya bebas berbuat apapun dalam melaksanakan pembangunan jalan aspal hotmix, papan plang proyek tidak di pasang, kalau papan plang di pasang, tidak ada panjang berapa meter, lebar berapa meter, ketebalan Bess berapa inci, ketebalan hotmix berapa, itu tidak tertera sehingga masyarakat menganggap itu plang proyek abal abal, sementara uang yang di gunakan untuk membangun ratusan miliar,” paparnya.
Seperti saat ini pembangunan proyek di jalan lintas desa rintis menuju Sigambal Kabupaten Labuhan Batu, di kerjakan dari awal sampai pemasangan bes tidak ada plang proyek. Sehingga masyarakat menganggap dengan istilah proyek siluman.
Saat Wartawan Media Suara Mabes melakukan konfirmasi tanggal 16 November 2022 di lapangan, pihak rekanan tidak ada yang mengaku siapa pemilik proyek tersebut. Salah seorang pekerja proyek ketika di tanya, di mana pimpro dan pengawas dari dinas pekerjaan umum PU? “Kami tidak tahu pak, kami hanya pekerja.” Beberapa orang saat ditanya begitu semua jawabnya luar biasa! Sepertinya begitu sempurna cara mereka berjamaah menutupi bos nya agar tetap dirahasiakan.
Pada tanggal 18 November, wartawan Media suara Mabes, ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), di Sosopan di Kota Pinang Kb Labusel untuk melakukan konfirmasi kepada Kadis PU, Safi i Simbolon. Namun sayang kepala dinas tidak berada di kantor.
Salah seorang stafnya mengatakan Pak kadis tidak ada di kantor sedang tugas Luar. Menurut info, memang sudah terkenal di Labusel Kadis PU sangat sulit ditemui wartawan untuk konfirmasi terkait pembangunan inprastruktur di instansi yang paling besar mendapat anggaran pembangunan itu.
Sementara itu di tempat terpisah, seorang Aktivis LSM Jaem Subandi, saat di minta tanggapannya mengatakan, “Itu lah pak, bagaimana banyaknya dugaan penyalahgunaan dana pembangunan inprastruktur karena kita memang sulit melakukan pengawasan.”
Namun, dia menegaskan bersama teman-teman akan terus melakukan monitoring. “Karena LSM dan masyarakat berhak peran serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara yang bersih dari korusi Kolusi dan nepotisme KKN,” tuturnya. ( M Suyanto)
Comment