MediaSuaraMabes, Jepara – Melihat dari dampak yang disebabkan krisis global akibat perang di Eropa, ternyata sudah dirasakan juga oleh masyarakat Jepara, terutama para pelaku industri mebel. Pengiriman ekspor selama satu semester terakhir mengalami penurunan drastis.
Dan sampai saat ini PO (order pembelian) nyaris tidak ada, terutama dari pasar Eropa dan Amerika. Demikian halnya pasar domestik juga turun sampai kisaran 40-50 persen. Kondisi ini masih bisa dimungkinkan berlanjut dalam rentang periode yang cukup lama, karena belum ada tanda-tanda konflik yang berujung saling embargo di Eropa, akan berakhir kapan.
Kekwatiran dan kengerian atas kondisi ini, ditambah lagi dengan tidak adanya perhatian dan kerjasama dari stakeholder yang ikut andil, jika mpun ada dirasa masih belum maksimal.
Hal itu disampaikan oleh ketua HIMKI (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia) Jepara Raya, dalam acara “Jagong Bareng” di Enjang Coffee. Rabu malam (28/9/2022).
Dengan mengusung sebuah tema yang sangat menarik “Quo Vadis Pelaku Industri Mebel Jepara di tengah Krisis Ekonomi Global”.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 3 Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, Pratikno dan Nuruddin Amin. Turut hadir dalam acara anggota Komisi B DPRD Jepara Chairul Anwar, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Eriza, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Samiadji, Presidium DPP HIMKI Maskur Zaenuri, serta Jajaran Pembina, Penasehat, Pengurus dan Anggota HIMKI Jepara. Hadir pula Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Andang Wahyu Trianto, Ketua Apindo Jepara Syamsul Anwar, serta perwakilan dari Exim Bank Romi dan selaku moderator dalam acara adalah Abdul Kholik.
Dikesempatan itu Maskur Zaenuri, salah satu Presidium HIMKI menyampaikan, dari hasil lawatan yang baru saja kami lakukan, atau 3 pekan dari dataran Eropa. Apa yang saya saksikan disana bahwa yang terjadi di negara-negara Eropa, tidak ada lagi kemampuan untuk mengalokasikan uangnya untuk membeli perabot di tengah inflasi yang membubung seperti saat ini.
“Bahkan untuk kebutuhan listrik dan gas saja, nilai yang dikeluarkan saat ini di rata-rata rumah tangga disana adalah sekitar USD 700 USD, atau di (kisaran Rp 10 juta rupiah ) sebulan, naik 4 kali lipat dari sebelumnya”, tuturnya.
Masih kata Maskur, kritik kepada eksekutif soal Perda Mebel No. 2 Tahun 2014 yang sudah ‘mangkrak’ selama 8 tahun, dan tidak dibuatkan peraturan teknis dibawahnya dalam bentuk Perbub atau sejenisnya.
Dia juga mempertanyakan tentang ketidakseriusan para pemangku kebijakan terkait perihal bantuan DAK sejumlah puluhan milyar dari Kementrian Perindustrian untuk terwujudnya Material Centre kayu di Jepara itu jadi sia sia dan hanyalah mimpi belaka.
Permasalahan utama lain yang mengemuka adalah kurang “keberpihakan” dari pemangku kebijakan untuk memberikan fasilitasi promosi yang justru dari tahun ke tahun semakin menurun, tambahnya.
Sayangnya, pucuk pimpinan eksekutif yakni Penjabat Bupati yang sangat diharapkan hadir ternyata berhalangan, dan ini membuat jajaran Pengurus HIMKI agak kecewa, karena dalam 2 kali audiensi yang diminta sebelumnya, Penjabat Bupati juga mendisposisikan kehadirannya.
“Mudah-mudahan kita segera diberikan waktu oleh Pak PJ untuk bisa mendiskusikan banyak hal yang berkait dengan permebelan Jepara secara mendalam, karena ini adalah nafas hidup mayoritas masyarakat Jepara”, pungkasnya.
(Yusron)
Comment