MediaSuaraMabes, Nunukan — Mediasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terkait sejumlah persoalan yang terjadi antara masyarakat kelompok Patal Kecamatan Lumbis dengan perusahaan perkebunan PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP) berhasil mencapai beberapa kesepakatan bersama.
Seperti diketahui masyarakat kelompok Patal yang terdiri dari enam desa, yakni ; Desa Patal I, Desa Patal II, Desa Lintong, Desa Pulu Belawang, Desa Biluan dan Desa Podong mengadukan PT. BHP ke DPRD Nunukan atas tudingan telah mencaplok lahan adat di wilayah mereka seluas, 3.716,15 Ha.
Selain itu, masyarakat kelompok Patal juga mempertanyakan komitmen lahan plasma yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan.
Baca Juga ; Kado HUT ke-76, PMI Kabupaten Nunukan Resmikan Markas Barunya
Menanggapi sejumlah persoalan yang diadukan tersebut, DPRD Nunukan akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi dan pengumpulan data yang dijadikan dasar untuk menerbitkan rekomendasi ke Pemerintah Daerah.
Pansus akhirnya mengeluarkan beberapa rekomendasi yang disampaikan melalui rapat paripurna pada tanggal (29/09) lalu.
Juru Bicara Pemda Nunukan, Hasan Basri Mursali, S. Ip., menjelaskan rekomendasi DPRD Nunukan direspon cepat oleh Bupati.
“Keesokan harinya, Kamis (30/9) Bupati Nunukan langsung mengundang pihak terkait untuk dilakukan mediasi, hadir juga dalam pertemuan dimaksud masing-masing Wakil Bupati Nunukan, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD Nunukan Lewi dan Hendrawan serta kepala OPD yang terkait” ujar Hasan, saat dikonfirmasi pada Jumat (02/10).
Menurut Hasan mediasi tersebut akhirnya mencapai beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan” tambahnya.
Lebih lanjut Hasan mengatakan Pemerintah Daerah berharap iklim investasi di daerah terus tumbuh dengan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat lokal.
“Hadirnya perusahaan kita harap dapat menunjang perekonomian masyarakat, jadi perlu disinergikan lagi antara masyarakat lokal yang ada disekitar perusahaan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat dengan keberadaan perusahaan itu,” harap Hasan.
Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan, Lewi,S.Sos, menyatakan apresiasi atas tercapainya kesepakatan antara pihak yang berselisih dimaksud, saat dihubungi, Minggu (03/10/2021).
Dengan demikian kerjasama antara perusahaan dengan pihak desa dapat berjalan dengan baik.
“Semoga tidak ada lagi pansus pansus serupa seperti permasalahan tersebut” kata Lewi.
Menurut Lewi, ada empat point Kesepakatan tertulis dan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni :
1. Bantuan dari pihak perusahaan PT.Bulungan Hijau Perkasa (BHP) sebesar Rp.300.000.000,- pertahun untuk 6 Desa Kelompok Patal Rp.50 juta per desa per tahun.
2. Pembukaan dan peningkatan jalan kurang lebih 4 km dari Desa Lintong menuju Patal, Desa Podong ke Patal.
3. Bibit sawit untuk kurang lebih 234 Ha (1 Hektar sebanyak 136 bibit) secara bertahap sebagai pengganti plasma masyarakat 6 desa Kelompok Patal.
4. Mengakomodir tenaga kerja lokal dari 6 desa Kelompok Patal sesuai dengan SOP perusahaan.
Lewi mengajak semua pihak yang telah bersepakat untuk taat dan patuh terhadap apa yang telah disepakati bersama.
“Mari kita jaga kondusifitas kabupaten Nunukan aman damai dan harmonis,” tutupnya.
Syafaruddin/Biro Nunukan
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment