LSM BAKKIN Minta Kejari Buru, Tuntaskan Penanganan Kasus Lampu Jalan

MediaSuarahMabes Maluku– Penanganan Kasus pengadaan lampu Jalan yang melibatkan jumlah Kepala Desa di Kabupaten Buru Maluku seperti hilang ditelan bumi.

Kasus yang merugikan keuangan Negara ini entah mengapa tidak terdengar lagi kapan penyelesaian penanganan kasus lampu jalan yang ditangani Kejaksaan Negri Buru

Hal ini membuat perwakilan LSM BAKKIN Barisan Anti Korupsi kolusi dan Nepotisme, Malik Masuku, angkat bicara soal penanganan kasus pengadaan lampu jalan. Sabtu (26/3/2022).

Menurutnya Kejaksaan Negri Buru harus dapat menyelesaikan penanganan kasus pengadaan lampu jalan yang masih tertunda

Diapun meminta kepada Kepala Kejaksaan Negri Buru untuk dapat menuntaskan penanganan perkara dugaan mark-up pengadaan barang dan jasa lampu jalan ditahun 2022.

Sejauh ini ” Kata Masuku, penanganan kasus pengadaan lampu jalan yang pernah terexposse oleh Kejari Buru di tahun 2021 hanya pengembalian uang Negara dari sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Buru, namun dalam penanganan kasus ini belum terdengar ada ditersangkakan

Melalui exposse yang disampaikan Kejari Buru pada saat itu, bersamaan dengan berberapa kasus di Kabupaten Buru Selatan, ada (60) Kepala Desa, dan (15 ) Kepala Desa telah melakukan pengembalian uang Negara senilai Rp.2,12, rupiah sedangkan pengembalian uang Negara dari Kepala Desa yang lain belum terdengar kapan diexpose

Hal ini sangat dikhawatirkan jangan sampai dalam kasus ini cuman sebatas pengembalian uang Negara dari para Kepala Desa, tetapi bagimana dengan penegakan hukumnya, apakah dengan pengembalian kerugian uang Negara bisah menghapus tindak pidana “, Tutur Masuku

Sebagaimana yang dipertegaskan pada pasal (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian uang Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) dan pasal (3) UU pemberantasan tindak pidana korupsi

Tak hanya itu didalam peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014 (Permendagri) tentang peraturan Pemerintah Desa, Kepala Desa dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan serta dilarang merugikan kepentingan umum.

Dirinya menyebutkan sebagai lembaga anti korupsi dan fungsi kontrol sosial, ia menegaskan bahwa dalam kasus ini jangan hanya Kepala Desa yang menjadi sasaran, tetapi kalau memang ada pejabat teras tinggi yang terlibat harus dapat diungkap”, jelasnya

Selain itu, Masuku juga meminta Kejari Buru untuk memangil pihak Perusahaan penyedia lampu jalan, Kadis BPMD, Para Camat, Tim Verifikasi dan para pendamping Desa, karena diduga kuat
Pengadaan lampu jalan tersebut adalah lampu jalan murahan yang tidak memenuhi standar Spesifikasi.

Sesuai yang tertuang didalam peraturan kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah melalui penyedia yaitu, memeriksa pemenuhan Spesifikasi, kerangka acuan kerja (KAK), Sertifikat ijin uji mutu, Standar produk yang digunakan, identitas merek jenis dan tipe serta Spesifikasi teknis barang atau bahan Karakteristik fisik.

(Perwakilan LSM BaKKIN/ Red).