Ketum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Diwawancarai Di Istana Negara Saat Pelantikan KDH/WKDH se Indonesia

MediaSuaraMabes, Jakarta – Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli Yonge Sihombing, S.E., M.B.A. diwawancarai media pers saat menghadiri acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) se Indonesia di Istana Negara, Kamis, 20 Februari 2025.

Menjawab pertanyaan awak media seputar perkembangan pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli, Yonge menjelaskan bahwa pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam PP 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

“Dokumen usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli sudah lengkap mulai dari syarat administrasi, syarat teknis dan syarat kewilayahan, bahkan kita pun sudah diminta oleh komisi II DPR RI poksi fraksi PDIP untuk membawa naskah akademik Provinsi Tapanuli, naskah rancangan undang-undang Provinsi Tapanuli, seluruh surat keputusan / rekomendasi Provinsi Tapanuli dari instansi terkait, dan naskah seputar perkembangan pengusulan pembentukan provinsi tapanuli dari awal hingga saat ini”, kata Yonge.

Mengenai cakupan wilayah Provinsi Tapanuli, dosen Fakultas Ekonomi UNPRI dan mantan Staf Ahli DPRD Sumut ini menjelaskan bahwa ada 6 kabupaten / kota yang tergabung dalam usulan pembentukan Provinsi Tapanuli, yaitu 5 kabupaten dan 1 kota, antara lain: kab. Tapanuli Utara, kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Terkait dengan upaya dan langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan Provinsi Tapanuli, mantan aspri DPR RI dan DPD RI ini mengatakan bahwa langkah dan upaya telah dan yang akan terus dilakukan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli adalah melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan konsolidasi vertikal dan horizontal kepada seluruh pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli.

Melalui langkah dan upaya tersebut, kata Yonge, kami Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli sangat mengharapkan agar RUU Provinsi Tapanuli bisa masuk di dalam program legislasi nasional tahun 2025 ini (pada tahapan revisi), atau pada program legislasi nasional tahun 2026 (Prolegnas).

“Saat ini surat kami kepada Bapak Presiden Prabowo telah diteruskan ke Deputi Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Kemensetneg, tentu kami perlu datang ke kantor Deputi tersebut untuk berkomunikasi langsung, supaya mendapat persetujuan beraudiensi dan bersilaturahmi dengan Bapak Presiden Prabowo”, kata Yonge Penulis Buku Presiden RI ke – 7 Joko Widodo, dan sedang merampungkan buku Presiden RI ke – 8 Prabowo Subianto.

Diakhir pembicaraannya Ketum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh KDH/WKDH yang dilantik secara serentak oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini Kamis, 20 Februari 2025. Semoga Indonesia semakin maju menuju Indonesia Emas 2045.