MediaSuaramabes, Banyuwangi – Ketua umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) Bondan Madani membenarkan, jika kemarin lembaganya mengirimkan surat permohonan hearing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Dirinya menjelaskan permohonan hearing tersebut berkaitan dengan kasus korupsi Makan Minum (MAMIN) fiktif yang sudah setahun lebih berlalu tetapi tidak ada kejelasan terkait kasus itu. Padahal Kejaksaan Negeri (KEJARI) sudah menetapkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Nafiul Huda sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum ditahan dan masih aktif bekerja sebagaimana para birokrat.
Menurutnya hal ini dilakukan oleh lembaganya agar kasus yang merugikan uang rakyat ini bisa terus berjalan sampai ditemukan siapa-siapa saja yang terlibat dan aktor intelektual dibelakang. Kamis, 29 Februari 2024.
“Kami meminta DPR untuk mengundanghadirkan Bupati, KAJARI, KAPOLRESTA, SEKDA dan Kepala Inspektorat Banyuwangi untuk hadir dalam hearing tersebut. Karena DPR adalah wakil rakyat, wajar jika mereka memfasilitasi kami, apalagi mereka semua adalah lembaga control dari eksekutif,” Kata Bondan kepada Media.
Masih menurut Bondan, langkah yang diambil oleh LDKS PIJAR merupakan keputusan yang Bijak. Pasalnya selama ini ini dirinya dan team tidak pernah mendengar sikap dari DPRD berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala SKPD Banyuwangi.
“Harapan kami DPR ikut mendorong kasus ini agar segera di tuntaskan. Logikanya, masak penetapan tersangka terhadap Nafiul Huda sudah setahun lebih tetapi tidak ada perkembangan. Asumsi publik yang beredar mengatakan KEJARI takut untuk mengusut tuntas kasus ini, karena yang bersangkutan ada yang melindungi,” Paparnya.
Terakhir, aktivis yang dijuluki Si Raja Demo ini menegaskan komitmen dirinya secara pribadi maupun bersama lembaganya ialah mengawal kasus ini agar terungkap semuanya sampai ke akar-akarnya sampai ke aktor intelektual dibelakangnya.
“Kami pastikan setelah hari raya kami akan kembali turun kejalan jika nanti tidak perkembangan terhadap kasus ini. Seperti ketika kita melakukan demonstrasi untuk menolak pulau tabuhan disewakan kepada investor asing,” Pungkasnya.
“Silahkan di cek rekam jejak kami di media, ketika kami sudah berkomitmen akan kami laksanakan apapun resikonya. Dulu saja seminggu dua kali kami terus menerus konsisten melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab. Besok Minimal seminggu sekali kami ada di depan kantor KEJARI Banyuwangi,” Imbuhnya. ( Kabiro MSM bwi )
Comment