MediaSuaraMabes, Lampung – Kadis Kominfotik dan Persandian Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan rakor Regsosek ini menjadi basis untuk integrasi program perlindungan sosial, dengan pemberdayaan sosial ekonomi dan kolaborasi lintas program, serta kerjasama dengan bukan pemerintah.
Rakor diatas dibuka secara langsung oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi dan dihadiri oleh Anggota DPR RI Abdul Hakim, Forkopimda Provinsi Lampung, BPS se Provinsi Lampung, dan OPD terkait se Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan Sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim, Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Perlindungan Sosial.
Gubernur Lampung juga menjelaskan beberapa kendala terkait rendahnya akurasi data penerima manfaat program, diantaranya yaitu data yang belum dimutakhirkan secara berkala, pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan secara berkala, sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik serta Pendataan yang tidak inklusif. Validasi data ini akan dipergunakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.
Gubernur meminta kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022, agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial.
Hadir mewakili Kadis Kominfotik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Kabid Statistik dan Persandian Diskominfotik Pesisir Barat Masma Noor H. Batubara, S.E, yang berlokasi di Hotel Raddison Lampung.(“)
Comment