MediaSuaraMabes, Nabire – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua, selama dua hari (25-26) Juli 2022. Kunjungan Wamendagri Wetipo dalam rangka persiapan peresmian Propinsi Papua Tengah yang rencana Ibu Kotanya di Nabire.
Wamendagri asal Papua ini tiba dengan rombongan mengunakan kapal terbang milik Wings Air pada Senin siang sekira pukul 11.25 WIT. JWW dan rombongan disambut dengan tari-tarian adat dari Sanggar Keltomini Grup dan dikalungi bunga dengan tradisi mansorandak, juga diberikan tas noken anggrek khas Papua menginjak kaki disebuah piring berukuran besar disaksikan oleh para Bupati Sewilayah Papua Tengah di Bandara Nabire.
Wetipo didampingi oleh anggota Komisi ll DPR RI Komarudin Watubun serta sejumlah staf kementrian dalam Negeri. Turut hadir sejumlah Bupati sewilayah Propinsi Papua Tengah, mereka diantaranya Bupati dan Wakil Nabire, Mesak Magai – Ismail Djamaluddin, Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Yacobus Dumupa – Oskar Makai, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Bupati Paniai Mecky Nawipa, Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Ateng Edowai – Hengky Pigai, Bupati Puncak Jaya Juni Wonda, Wakil Bupati Mimika Johannes Retob, Bupati Puncak Wellem Wandik termasuk enam kepala Suku di Nabire.
Rombongan kemudian beristirahat sejenak di ruang VIV Bandara sebelum melakukan pertemuan di gedung Guest House, jalan Merdeka Kelurahan Karang Mulia.
Di gedung Guest House, selain hadir delapan Bupati Sewilayah Papua Tengah, turut hadir para Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, Tokoh Agama serta para Asisten.
Diawal sambutannya mewakili para Bupati, Bupati Nabire Mesak Magai melaporkan secara singkat tentang kesiapan daerah ini menjadi Ibu Kota Provinsi.
Bupati Mesak kemudian mempersilahkan Wamendagri, Komarudin Watubun serta para Bupati dan asisten untuk meninjau dan melihat persiapan lokasi Kantor Gubernur dan Kantor Sementara Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Dian enjelaskan, segala fasilitas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Nabire, tidak diragukan, semua sudah disiapkan yakni bangun, lokasi kantor Gubernur, Kodam, perkantoran, perumahan pegawai, bandar udara.
“Kami berterima kasih kepada Wamendagri bersama rombongan baik itu dari pusat maupun dari Provinsi Papua yang mana datang mengunjungi Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Jadi pada intinya kami sudah siap terima Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi,” jelasnya.
Wamendagri JWW, mengapresiasi komitmen dan kerjasama dari delapan Kabupaten sewilayah Papua Tengah bersama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakatnya dalam mempersiapkan peresmian Propinsi Papua Tengah.
Misalnya gedung Kantor gubernur sementara, rumah jabatan gubernur sementara, beberapa data persyaratan, pengalihan ASN dari Kabupaten ke Provinsi, lahan Kantor Gubernur.
Wetipo juga berharap agar APBD Provinsi segera diturunkan sehingga apa yang diserahkan dengan penandatanganan berita acara dapat ditindaklanjuti. Dan saat ini bukan saatnya untuk menerima atau menolak, itu sudah selesai. Wetipo mengajak masyarakat baik pro maupun monra untuk bersatu dan membangun kesejahteraan untuk rakyat Papua.
“Nah sekarang di Kemendagri sedang menggodok penandatanganan UU oleh Presiden. Road Slow hari ini dan seterusnya sampai ke Marauke dan Wamena, karena kita ingin tau bahwa politik yang terjadi benar atau seperti apa. Dan ternyata antusian warga untuk menerima Pemakaran jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
Nantinya kata JWW, setelah pejabat Gubernur dilantik maka selanjutnya akan melantik 22 SKPD untuk menjalankan perangkat pemerintahan di Provinsi baru. Termasuk juga penyerahan 100 orang ASN dari masing-masing Kabupaten sebagai kekuatan awal dalam proses perjalanan pembangunan Provinsi baru.
“Jadi kebutuhan ASN di masing-masing Provinci sebanyak 100 orang. Jadi untuk tiga Provinsi baru di Papua dibutuhkan 3.000.000 ASN, masing-masing 1.000.000 orang yang direkrut dari Kabupaten/Kota yang ada diwilayah pemekaran,” katanya menjelaskan.
Rombongan kemudian dipandu oleh Bupati Nabire Mesak Magai, kemudian menuju ke Kantor DPDR Nabire di jalan Mandala kelurahan Bumiwonoreja. Untuk melihat langsung persiapan kantor Gubernur sementara di kantor dewan itu.
Selenjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju lokari Kantor Gubernu Provinci Papua Tengah di Kampung Kaladiri, Distrik Wanggar.
Suku Wate serahkan 75 Hektar Tanah untuk pembangunan Kantor Gubernur
Kepala Suku Besar Wate, Alex Raiki mewakili masyarakatnya menyerahkan tanah seluas 75 hektar untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah. Tanah tersebur berlokasi di Kampung Kaladiri, Distrik Wanggar dengan berdekatan dengan Badara baru di Nabire.
“Atas namakepala suku dan masyarakat Wate, saya serahkan natah seluas 75 hyektar untuk pembangunan kantor Gubernur,” kata Alex Raiki saat pengerahan dokumen wamendagri JWW di Guest House sebelum bertolak ke kantor gubernur dan meninjau lokasi Kaladiri.
JWW mengapresiasi dan berterima kasih kepada Suku Wate yang mendukung guna mempercepat pembangunan DOB.
“Kami puas sekali karena antusias masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi spirit bagi kami dari pusat untuk menggerakkan program pembangunan,” tuturnya.
Kabupaten Paniai siapkan 100 ASN untuk Provinsi Papua Tengah
Bupati Paniai Meki Nawipa, dikabarkan telah menyiapkan 100 orang aparatur sipil Negara (ASN) yang nantinya dialihkan untuk bekerja di Provinsi Papua Tengah. Pengalihkan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800 / 340 / PAN / 2022 tentang Pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditujukan kepada para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai tertanggal 24 Juli 2022.
Keputusan ini diambil Bupai Nawipa pasca disetujuinya Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118/4892/Otda, tanggal 14 Juli 2022 tentang Kunjungan Persiapan Peresmian Provinsi Papua Tengah.
Bupati yang lihai menerbangkan pesawat terbang itu telah menugaskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paniai, untuk menerima dan menyiapkan data dan dokumen pengalihan ASN yang nantinya dialihkan dan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Pemerintah Kabupaten Paniai diberikan formasi sebanyak 100 ASN dengan syarat 80 persen orang asli Papua dan dan 20 persen non orang asli Papua. Formasi 100 ASN Pemkab Paniai akan menjadi bagian dalam pengisian jabatan pada Pemprov Papua Tengah,” ujar Bupati Paniai Meki Nawipa.
Usai meniljau lokasi pembangunan Kantor Gubernur, Wamendagri dan rombongan langsung kembali ke tempat penginapan. Selanjutnya, rombongan dijadwalkan akan bertolok dari Nabire menuju Sentani Jayapura pada Selasa (26/7/2022) Sore. Untuk melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Pegunungan Tengah (Wamena) dan Provinsi Papua Selatan (Merauke).
Comment