MediaSuaraMabes, Jakarta – Pengamat Sosial Politik (Sospol), Heru Cipto Nugroho ketika diwawancarai oleh sejumlah awak media massa termasuk MEDIASUARAMABES.COM, di Kantornya Jatibening Kota Bekasi, Selasa (19/10/2021), terkait himbauannya kepada Pemerintah seharusnya transparan soal hutang Negara dan pengembaliannya, sehingga jangan sampai rakyat sedang kesulitan menjadi korban di kejar -kejar pajak.
Menurut pengamat Sospol Heru Cipto Nugroho yang juga Instruktur DPP PAN bahwa setelah dirinya mengamati pernyataan dari para pakar ekonomi maupun para tokoh elit politisi nasional yang disampaikan di berbagai media massa, salah satunya yakni seorang pakar ekonomi dengan menyatakan bahwa dari hasil Laporan lembaga riset AS AidData tentang besarnya utang Indonesia ke China. Karena, angka jauh di atas data Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.
“Yakni adanya diskrepansi (perbedaan) angka utang Indonesia terhadap China versi AidData dengan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Di mana, perbedaan angkanya sangat besar.” ujar Politisi Senior PAN Heru Cipto Nugroho.
Lajut Heru Cipto Nugroho selain itu juga ramai -ramai politisi Senayan yang mengkritisi rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk sembako. Malahan Pemerintah ini harusnya menyasar orang -orang kaya dan bukan menekan orang – orang miskin, karena urusan sembako ini sangat sensitif, sementara pajak mobil mewah justru dibebaskan atau diberi keringanan.
Selanjutnya Heru Cipto Nugroho selaku pengamat Sospol menganggap jika pemerintah memang akan melakukan rencana pajak sembako itu sama saja sudah menghianati hati rakyat di seluruh Indonesia.
“Sehingga membuat heboh dikalangan masyarakat. Akibatnya Pemerintah dianggap tidak peka terhadap nasib dan kondisi masyarakat kecil disaat pandemi covid 19 ini,”ungkap Heru Cipto Nugroho.
Kemudian Heru Cipto Nugroho ketika di tanya soal Pembangunan Kereta Cepat, Jalan Tol serta Proyek-proyek lain, bahwa ia sangat setuju dan bangga terhadap kebijakan Pemerintah, namun biayanya sebanyak Trilyunan itu Pemerintah dari mana..? Kalau memang dari hutang Luar Negeri maka gimana cara pengembalian seharusnya pemerintah transparan kepada publik.
“Sebab setelah kita amati kemaren Pemerintah pernah menyatakan biaya Kereta cepat katanya tidak pakai Dana APBN tapi kenapa sekarang muncul pernyataan bilang akan pakai dana APBN,”kata Heru Cipto Nugroho.
Lanjut Heru Cipto Nugroho sekali lagi dirinya menghimbau agar pemerintah transparan soal biaya Pembangunan proyek-proyek tersebut. Begitu juga soal hutang ataupun pinjamannya. Jangan sampai Rakyat malah sengsara dengan Pembangunan tersebut.
“Tapi menurut saya solusinya kalau Pemerintah transparan minta persetujuan DPR Insya Allah aman dan Pemerintah harus punya Ide, Gagasan serta Solusi bukan Utang yang di utamakan,” pungkas Heru Cipto Nugroho.
Editor : (red)
Comment