MediaSuaraMabes, Manokwari | Dengan adanya ketidakpuasan para kepala suku pemilik hak ulayat di Waserawi dan Wariori terhadap pemenang tender pengerjaan ruas jalan Waserawi-Wariori yang tidak sesuai harapan para pemilik hak ulayat. Hal tersebut membuat para kepala suku kembali mendatangi pihak Pokja Biro pengadaan barang dan jasa setda Pemprov Papua Barat. Kamis, (02/08/2023).
Kedatangan para kepala suku kepada pihak Pokja Biro Pengadaan barang dan jasa setda pemprov Papua Barat guna meminta ruang bagi pihak Dinas PUPR serta Pokja pengadaan barang dan jasa setda Pemprov PB dan juga pihak pemenang tender bersama para kepala suku pemilik hak ulayat untuk duduk bersama guna mengevaluasi kembali putusan pemenang tender pembangunan ruas jalan Waserawi-wariori yang tidak sesuai harapan Warga pemilik hak ulayat, hali ini agar tidak memunculkan konflik di tengah Masyarakat pemilik hak ulayat yang ada di wilayah Waserawi dan Wariori. Hal ini di sampaikan Tokoh Pemuda Masni Septi Maidodga.
Lanjutnya, Pada kesempatan tersebut Kepala Suku sejarah Serphus Munsoi telah menunjukan surat pernyataan sikap para Kepala suku yang ada di Waserawi dan Wariori kepada pihak Pokja Biro pengadaan barang dan jasa Pemprov PB, yang nantinya akan di serahkan oleh Serphus Munsoi kepada Dinas PUPR, “Jelasnya.
Adapun kutipan surat pernyataan tersebut tertulis, bahwa Masyarakat adat, Kepala suku dan pemilik hak ulayat Waserawi dan Wariori menuntut nama nama oknum elit Pj. Gubernur Papua Barat yang bertanggung jawab dalam pengaturan APBD di Provinsi Papua Barat agar dievaluasi kinerjanya yang dianggap bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat Adat, “tegas Septi. M. mengakhiri.(RV)
Comment