Freddy Numberi: Pendekatan Militer di Papua Tak Tepat, Penegakan Hukum Seharusnya Dikedepankan

SuaraMabes, Jakarta – Sejumlah tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial menyampaikan seruan moral kepada pemerintah Indonesia terkait konflik di Papua.

Salah satu tokoh yang hadir, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menyinggung operasi militer di Papua untuk menumpas KKB.

“Kita juga tidak bisa menafikan pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Jadi, ini harus kita melihat secara jernih, sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudar saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita, anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside,” kata Freddy dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/5/2021).

Akan tetapi, Freddy berharap, kekhawatiran itu tak terjadi di Papua, namun ia mengingatkan agar dalam konteks operasi militer, TNI harus berhati-hati.

“Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Kenapa, karena TNI itu, militer itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara, tidak ada militer berarti negara itu ambruk,” papar Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era SBY itu.

Atas dasar itu, Freddy berpendapat yang paling tepat adalah penegakan hukum, bukan operasi militer yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.

“Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati iti tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi,” pungkas Freddy Numberi.

Hadir juga dalam Konferensi Pers itu, Michael Manufandu, Yorrys Raweyai, Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, Steve L. Mara, Lenis Kogoya, dan tokoh-tokoh Papua lainnya. (ron)

Baca Juga :  Ketua PERADI Kebumen, Untuk Membuat "YURISPRUDENSI" Silahkan Uji Dengan Hukum Yang Ada

Comment