MediaSuaraMabes, Nunukan – Sengketa lahan di Desa Binusan Dalam yang diadukan warga ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan beberapa waktu, ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dan setelah Pansus ini bekerja dan telah menyelesaikan tugasnya serta hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
Hasil Pansus ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan I tahun 2021-2022 tentang pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Nunukan terhadap rekomendasi penyelesaian sengketa lahan di Binusan Dalam Kecamatan Nunukan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Kamis, (26/08/2021).
Ketua Panitia khusus (Pansus), Robinson Totong menyampaikan laporan terkait penyelesaian sengketa lahan masyarakat Binusan Dalam,” Pansus ini dibentuk pada tanggal 29 Juni 2021 sebgai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) warga dengan DPRD Nunukan tanggal 28 Juni 2021” katanya.
Robinson menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut, tim yang diketuainya telah melakukan rapat tanggal 7 Juli 2021 membahas teknis kerja Pansus.
Kemudian di tanggal 12-13 Juli 2021 tim pansus melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Binusan untuk mendapatkan i nformasi, keterangan serta data-data terkait legalitas kepemilikan lahan sengketa tersebut.
Lalu pada 18 Agustus 2021, Tim Pansus kembali melakukan rapat dengar pendapat terkait lanjutan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Desa Binusan Dalam. Dan pada 24 Agustus 2021 kembali tim pansus mengelar rapat pansus terkait rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Dikatakan Robinson, dari rangkaian kegiatan yang telah di lakukan, diantaranya hasil keterangan pihak Kepala Desa Binusan, warga pemilik lahan. Dan bukti yang ada, bahwa saudara Rasyid telah menjual lahan milik kelompok masyarakat .Dimana masyarakat tersebut ada yang menunjukkan surat SPPT, Saksi Batas, tanam tumbuh dan juga pondok.
Dan terkait klaim masyarakat Kalimutu, Robinson mengatakan ,”Berdasarkan dengan hasil kesepakatan antara saudara Rasyid dan kelompok masyarakat Kalimutu, yang bersangkutan (Sdr.Rasyid) bersedia akan mengganti lahan yang telah dijual tersebut,” tutur Robinson.
Robinson juga menyampaikan,” bahwa Pihak saudara H.Batto selaku pembeli lahan yang diklaim Dua Kelompok masyarakat tersebut, bersedia melakukan ganti rugi di lahan yang bersengketa yang memiliki bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa serta bukti-bukti lain yang menguatkan didalamnya, sesuai nilai yang di sepakati antara kedua belah pihak.,”tambahnya.
Pansus DPRD Nunukan ini juga meminta pihak Pemerintah Desa Binusan untuk segera menetapkan pemilik lahan kelompok masyarakat sesuai dengan bukti yang ada.
Dalam uraian laporan Pansus ini , disampaikan Dua rekomendasi dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan untuk dapat disetujui menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Nunukan yaitu,“ Poin 1, Merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat Desa Binusan Dalam melalui pemerintah desa, dan Poin Kedua , agar dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat Binusan Dalam tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Robinson.
Rekomendasi Pansus tersebut disetujui oleh anggota dewan yang hadir, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 dan telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Nunukan, Agustinus Palentek, sebelum rapat paripurna tadi ditutup.
Sidang Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Syafaruddin/Biro Nunukan
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment