MediaSuaraMabes, Ambon – Perkumpulan Adalah Badan Hukum Yang Merupakan Kumpulan Orang didirikan untuk Mewujudkan Kesamaan Maksud dan Tujuan Tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan dan Tidak Membagikan keuntungan Kepada Anggotanya, Pada Intinya Setiap dua Orang Atau Lebih dapat Mendirikan suatu Perkumpulan.
Menurut Ade Chandra Latan, Ketua DPD KPK Independen Kota Ambon Kontrol Publik di Letakan sebagai konsekwensi Filosofi,Logis dan Yuridis dari Ketentuan mengenai Hak warga negara, konsekuensi filosofi dan logis sebagaimana di jelaskan Awal, Berkaitan juga Dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 pasal 2, Menjelaskan Mengenai Kebebasan Berserikat,Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pikiran baik Secara Lisan maupun tulisan di tetapkan melalui undang-undang.
Di Tegaskan Pasal UUD Ini menjadi dasar hak yang melekat pada rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara an Negara.
Selain itu Ada Pasal lain yang Mengatur mengenai dasar Etis atas hak warganegara untuk melakukan kontrol publik yakni Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang bunyinya,Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ujarnya
Menurut Ade Pasal Lain dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan warga negara,Misalnya mengenai hak dan kewajiban bela Negara hak mendapatkan pengajaran,hak kebebasan beragama,hak Mendapatkan kesejahteraan sosial.
Kontrol Rakyat atau Publik terhadap penyelenggara negara atau pemerintah, penting untuk memastikan bahwa terdapat kemajuan derajad kehidupan rakyat sesuai tujuan nasional dari tahun ke tahun maupun jika di bandingkan dengan pencapaian bangsa lainyang berada pada garis start kurang lebih sama dengan negara kita.
Kontrol publik adalah peran yang niscaya sebagai akibat dari mandat rakyat kepada pemerintahanya,Kontrol publik Adalah bentuk kepedulian rakyat bahwa pemerintah telah menjalankan amanat dan tujuan negara.bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah mutlak di perlukan dalam tatanan negara demokratis.pada akhirnya kontrol publik adalah manifestasi dari kebersatuan basis etis dan moral sosia, partisipasi (politik) rakyat dan basisis ketaatan hukum publi. Kontrol publik adalah aras penjagaan akal sehat publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang di jalankan berkenaan dengan hak-hak rakyat
Menurut Snow Roky Saptenno Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tugas (Program kerja ) Dalam pelaksanaan tugas harian Kontrol publik Kebijakan Independen kota Ambon sesuai dengan Fungsi Bidang dan Alat Penilaian kinerja bagi setiap Anggota dan atau anggota pengurus di mulai dari tingkat satgas Dan Defisi di struktur Organisasi KPK Independen kota Ambon
Standar operasional prosedur ini Bersifat internal dan Keorganisasian di tingkat KPK Independen kota Ambon karena SOP selain Di gunakan untuk mengukur kinerja bagi segenap anggota dan atau anggota pengurus yang berkaitan dengan,AD ART,Kode etik, Program kerja dan SOP.hal ini untuk menilai hasil Kinerja .Tutupnya
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment