MediaSuaraMabes, Ketapang, Kalbar — Diduga lahan milik PT PBI ( Putra Berlian Indah ) telah dicaplok PT CMI, hampir 2000 an Hektare lahan di Marau,dari area konsesi izin milik PT PBI seluas 6.941.33 Hektare.
Sehingga dilakukan Aksi pemortalan di jalan houling dan pembatasan akses kendaraan PT CMI yang dilakukan pada tgl 1 Februari 2022 oleh PT PBI dan itu merupakan pernyataan sikap sekaligus upaya PT PBI untuk melakukan penertiban di wilayah perizinan/konsesi, ” Ungkap Marchristian Juvemery selaku General Manager PT PBI kepada awak media melalui via whatsapp pada Kamis ( 3/2 ).
Lebih lanjut Marchristian Juvemery menerangkan, ” Sebelumnya juga kami sudah melakukan upaya pendekatan dengan pihak PT CMI dengan berkirim surat pertama pada 11 Januari 2022 dan surat ke 2 pada 17 Januari 2022 lanjut surat ke 3 pada 24 Januari 2022 berikut surat ke 4 pada 27 Januari 2022).
Namun pihak CMI tidak merespon surat tersebut, dan selanjutnya pihak kami perusahaan PT PBI telah membangun pos security dan menempatkan security di post tersebut dan pada 1 Februari 2022. Kembali kami melakukan pembatasan akses kendaraan PT CMI melintas di areal pada pukul 08:30 wib.
Sekitar pukul 12 siang, pihak kepolisian sektor Marau datang dan meminta agar pembatasan akses itu dihentikan, dan pihak kepolisian langsung membuka portal yg berada di depan pos security milik PT PBI.
Tak hanya itu, kepolisian juga mengamankan besi portal, tiang portal, dan beberapa kelengkapan aksi penertiban lainnya menggunakan mobil milik PT CMI , ” Tutup Marchristian Juvemery selaku General Manager PT PBI.
Dilain pihak, tim awak media berupaya komfirmasikan hal tersebut kepada PT CMI,ketika dimintai keterangan pihak Perwakilan Managament Perusahaan PT. Cita Mineral Investindo, Tbk (“CMI”) melalui bagian Legal Manager, Julian Situmorang menerangkan ” Bahwa kami belum dapat menjawab surat sebanyak 4 (empat) kali, yang mana surat terakhir diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2022 dan disusul dengan tindakan pemortalan jalan hauling milik PT. CMI, Tbk pada keesokan harinya tanggal 1 Februari 2022.
Dikarenakan pada surat-suratnya PT. Putra Berlian Indah (“PBI”) dilampirkan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(“PKKPR”) yang perlu dimintakan klarifikasi dan arahan dari instansi terkait, dalam hal
ini BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, termasuk instansi terkait lainnya
di tingkat Provinsi (Kalimantan Barat) dan tingkat Kabupaten (Ketapang).
Hal ini dimaksudkan agar kami memperoleh kejelasan bahwa sebatas mana PT. PBI dapat melakukan kegiatan operasional di lapangan yang mana berdasarkan dokumen PKKPR
masih harus menjalani beberapa proses pengurusan perizinan lanjutan.
Bahwa pada prinsipnya PT. CMI, Tbk mendahulukan kehati-hatian terkait status kepastian hukum dari perizinan yang dimiliki PT. PBI ,” Terangnya Julian Situmorang melalui via whatsapp pada Kamis, (3/2).
Bahwa tindakan pemortalan jalan hauling milik PT. CMI, Tbk yang dilakukan oleh PT.
PBI menurut pendapat kami jelas sebagai tindakan merintangi dan/atau mengganggu
kegiatan Usaha Pertambangan dari PT. CMI, Tbk selaku pemegang IUP yang sah, maka
dari itu perusahaan meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum
(Kepolisian Republik Indonesia).
Sehingga proses penanganan dan penyelesaian permasalahan tindakan gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan ada pada jalur hukum yang benar. Bahwa pada prinsipnya PT. CMI, Tbk mendahulukan penegakan hukum dalam hal terjadi tindakan yang mengganggu kegiatan operasional penambangan.
Bahwa kami menolak dengan tegas penggunaan istilah mengamankan dan/atau
menertibkan yang disebut oleh Direktur Utama PT. PBI dikarenakan yang berwenang
melakukan pengamanan maupun penertiban adalah instansi pemerintah terkait , ” Jelasnya. ( Sy ALBADRI )
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment