Diduga ada bekingan kuat tambak udang, Kawali Jepara resmi berkirim surat kepada Presiden

MediaSuaraMabes, Jepara – Banyak pelanggaran hukum dan kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan di wilayah Karimunjawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah, padahal undang-undang sudah jelas dan hal ini patut diduga adanya suatu kepentingan yang menguntungkan pribadi.

Contoh dari beberapa permasalahan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Karimunjawa Jepara, seperti yang terjadi pada tahun 2017 permasalahan kerusakan terumbu karang oleh kapal tongkang, lalu tahun 2018 mencuat permasalahan perijinan dan dampak pencemaran lingkungan akibat munculnya tambak udang yang semakin masif sampai sekarang.

Anehnya, balai TNKj selaku pemegang mandat pengelola Taman Nasional Karimunjawa dan Pemkab Jepara, seolah tidak berdaya dan tidak bisa bersikap tegas terhadap kerusakan terumbu karang dan mulai mengantisipasi usaha tambak udang yang sudah beroprasi maupun yang akan belum. Melakukan pemantauan terhadap kualitas air buangan dari kolam tambak udang dan mengingat limbah yang dihasilkan dari air buangan kolam tambak dapat mempengeruhi perairan laut Taman Nasional Karimunjawa (TNKj), yang di dalamnya terdapat ekosistem terumbu karang yang menjadi ikon wisata Karimunjawa, sebagaimana telah ditetapkan jadi Wisata unggulan Nasional.

Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) Kabupaten Jepara Rizqin Fauzin, pada awak media. Minggu 30 Oktober 2022.

DPD Kawali Jepara, telah mengirim surat resmi kepada Presiden RI dan Kapolri untuk menindak sekaligus membongkar adanya dugaan bekingan penambak udang vaname ilegal yang ada di Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO. Surat resmi ke Presiden dengan lampiran ratusan tanda tangan warga penolak tambak udang adalah upaya kami untuk menyelamatkan Karimunjawa dari kerusakan yang lebih parah karena belum ada tindakan tegas di lapangan, bahkan pembukaan-pembukaan lahan baru tambak udang di Karimunjawa terkesan semakin masif tanpa ada yang mengendalikan. “terangnya Rizqin”.

Sedangkan menurut ketua Kawali Jepara Raya Tri Hutomo, memberikan penjelasannya beberapa dasar atas langkah yang telah ditempuh tersebut, diantarannya keberadaan tambak ilegal itu telah menciderai Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional sesuai PP No. 50 Tahun 2011 dengan payung hukum UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan penetapan Karimunjawa sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh PBB.
Bahkan masih ada 8 regulasi lagi sebagai payung hukum atas kebijakan ditetapkannya Karimunjawa sebagai KSPN, ditambah lagi terkait dengan sebagai zona cagar biosfer, diantaranya Karimunjawa terdapat hujan hutan tropis dataran rendah, hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, ekosistem padang lamun, terumbu karang dan jenis mangrove yang ada di Karimunjawa sebagian besar termasuk kelas mangrove sejati. “Ucapnya Tri”

Akan hal itu, Kawali Jepara meminta perhatian kepada Presiden dan Kapolri supaya bisa tegas dan serius untuk membongkar oknum-oknum bekingan pada kegiatan usaha ilegal dalam penegakan semua kegiatan usaha sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan Karimunjawa, karena ada dugaan kuat terjadi intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk membungkam suara-suara kritis akan dampak yang telah ditimbulkan.

Hal ini jangan sampai terjadi pembiaran, karena negara ini ada undang-undang yang mengaturnya yang tentunya semua warga negara memiliki hak asasi untuk hidup terbebas dari rasa takut dan bersuara. Jika ini dibiarkan akan merugikan masyarakat dan alam Karimunjawa akan terancam.

Permasalahan tambak udang di KSPN Karimunjawa harus segera mendapatkan kejelasan solusi, tindakan, maupun status pulau Karimunjawa sebagai destinasi unggulan pariwisata nasional bahkan dunia.

Pembukaan lahan untuk tambak udang tanpa mengikuti tahapan aturan yang benar di Karimunjawa justru berpeluang besar dapat merusak lingkungan, jalan dan keindahan Karimunjawa, yang selama ini keindahan alam dan taman bawah laut menjadi unggulan dalam pengembangkan usaha pariwisata yang harus dilindungi, sehingga tentu dapat berdampak pada sektor pariwisata. “Jelas dan pungkasnya Tri”

(Yusron)