Demo 261 Guru Yang Lulus PPPK Tahun 2022 Labusel Tidak Di Terbitkan SK Di Abaikan Bupati/BKD

MediaSuaraMabes, Labuhan Batu – Para guru honorer yang mengajar di berbagai tempat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara, yang lolos ujian program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) seleksi berlangsung padat tahun 2021 dan di nyatakan lolos tahun tahun 2022, seharusnya tahun 2023 para peserta yang lolos sudah menerima Surat keputusan (SK) dan sudah menerima Honor tahun 2023.

Namun sampai saat ini para guru, honor yang lulus belum menerima SK dari badan kepegawaian daerah (BKD) sehingga para guru honorer yang mengajar di berbagai sekolah yang ada di Labusel kompak melakukan unjuk rasa secara damai yang kedua kalinya di depan pintu gerbang kantor bupati, Rabu (25/10) untuk mendorong Bupati/ BKD segera mengeluarkan suat keputusan SK PPPK yang seharusnya sudah di terima para guru yang di nyatakan lulus seleksi tahun 2022 yang lalu.

Saat demo berlangsung seorang peserta demo guru honorer yang mengaku sudah mengajar selama 12 tahun yang tidak ingin namanya di tulis di media ini ketika di konfirmasi awak media ini mengatakan bahwa merasa kesal lambanya proses dalam memberikan surat keputusan SK.

“Kami yang dinyatakan lolos pada tahun 2022 yang lalu gelombang pertama seleksi berlangsung tahun 2021 di kabupaten labuhan batu selatan. Padahal DPRD Sudah menyampaikan pada kami ketika kami audensi
Tgl 11/10 yang lalu terkait masalah anggaran, ketua DPRD Edi Parapat, menyatakan bahwa anggaran untuk guru yang lolos PPPK sudah di setujui,” ujarnya.

Sehingga, sambungnya, menurut ketua DPRD ini tidak lagi menjadi kewenagan DPRD tapi menjadi kewenangan Bupati, Sekdakab, dan BKD, terang Edi Parapat.

“Saat itu, terang peserta guru honor yang ikut unjuk rasa, sebenarnya terkait soal anggaran itu bukan urusan kami gimana sih, kami kan peserta bukan membahas soal anggaran pak,, itu urusan bupati dengan DPRD yang pasti ketika seleksi di buka farmasi kebutuhan guru PPPK di kabupaten labuhan batu selatan sebanyak 261 orang itu anggaran kan sudah di bahas pak,” terang seorang guru honorer tersebut pada Awak media ini.

“Lebih lanjut yang pasti para penyelenggara yang berwenang dalam masalah ini tidak punya kemampuan ngurus daerah, atau sengaja di abaikan soal ini, Yang pasti kami berharap, sekda, Kepala BKD, segera di copot karna di anggap tidak becus dalam melaksanaka pungsi tugasnya itu aja ya pak, sembari mengucapkan terima kasi pada teman teman media yang mau meliput aspirasi kami ini pak,” terang peserta aksi itu.

Demo pun berlangsung aman dan kondusif usai berdialog dengan pihak kepolisian terkait aspirasi yang di sampaikan lewat aksi damai itu tepat jam 12 siang para pengunjukrasa pun membubarkan diri secara tertib. ( M Suyanto)