MediaSuaraMabes, Humbahas – Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE didampingi Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan, Drs. B.P. Siahaan, MM mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) melalui Video Conference (vidcon) yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo (14/6).
Rapat ini diikuti 2,247 peserta yang terdiri dari pimpinan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan Kepemimpinan APIP K/L/B dan Pemeriksaan Eksternal Pengawasan Intern Tahun 2022 ini mengambil tema “Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bansa Mandiri”
Presiden dalam arahannya menyampaikan beberapa hal terkait ketidakpastian global yang tengah dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan diri terhadap ancaman krisis pangan hingga krisis energi di Indonesia.
Presiden mengatakan bahwa situasi saat ini dalam situasi ketidakpastian global. Kepala Negara menyebut hal ini baru awal. “Berkali-kali saya sampaikan, bahwa situasi saat ini tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, krisis energi, kenaikan inflasi semua negara mengalami.” Ujarnya.
Meski demikian, Presiden mengatakan, ancaman krisis pangan sebetulnya bisa juga menjadi peluang besar bagi Indonesia. tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa dijadikan peluang karena lahan yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan dan produktif.
Presiden menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, ketimbang barang impor. Presiden juga menyampaikan belanja pemerintah pusat dan daerah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan juga efisien tanpa mengesampingkan kualitas. “Jangan sampai kita yang memiliki APBN dan APBD, belinya produk impor.” Jelasnya.
lanjutnya, Bank Dunia menyampaikan, akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, 40 diantaranya diperkirakan pasti, untuk itu, Jokowi mengajak para pejabat untuk memiliki rasa kepekaan.
Terakhir, Jokowi menyampaikan untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan Kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.
Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., dalam laporanya menyampaikan Sesuai arahan dari Presiden pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.
Merespon Hal tersebut pengawasan intern telah kami lakukan intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 ekatalog kita masih didominasi oleh produk impor baik dari segi prototype maupun realisasi transaksi.
Namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022 kondisi tersebut berangsur membaik pada minggu ketiga Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional meskipun secara transaksi produk informasi lebih tinggi. Sampai dengan kemarin 13 Juni 2022 BDN yang tayang di katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya setelah berhasil menyaingi produk impor.
Hasil validasi kami juga menunjukkan per-13 Juni kemarin KLD dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal nilai 720,88 T. sedangkan realisasinya Belanja PDN telah mencapai 180,72 (hasil pemeriksaan) atau 45,18% dari target 400 T. (IDiskominfo/pr)
Comment