MediaSuaraMabes, Nunukan – Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan III Tahun sidang 2020 – 2021, dalam rangka Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Nunukan, Rabu 07/07/2021.
Rapat Paripurna ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa dan di dampingi Wakil Ketua I Saleh,SE dan Wakil Ketua II Burhanuddin,S.Hi beserta Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
Turut hadir Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Setkab, Kepala OPD, Kepala BUMN/BUMD, Instansi vertikal, Tomas, Toga,Toda, Tokoh wanita, LSM, Ketua Partai Politik dan Insan Pers.
Penjelasan Bupati Nunukan yang di wakilkan dan di bacakan oleh Wakil Bupati, H.Hanafiah, SE,M.Si atas pandangan, saran dan masukan, terhadap Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, “Hubungan kerjasama antara Pemkab dan DPRD Nunukan sebagai mitra dalam pelaksanaan APBD akan terus berjalan,”
“Untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ” terkait Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan APBD, maka SPD dibuat oleh BUD berdasarkan anggaran kas,” katanya
” Fraksi Demokrat untuk bidang kesehatan, pendidikan,ekonomi mikro UMKM, Pemdes, pertanian, perkebunan, perikanan, tenaga kerja, sosial dan keuangan, Pemerintah daerah kedepannya akan berķoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik,”. lanjutannya
“Terkait realisasi pendapatan yang belum maksimal yang diaktifkan Fraksi HANURA, Pemkab Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan khususnya yang bersumber dari Pendapatan asli daerah (PAD),”
Dan Untuk Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan,”.
Apresiasi yang telah disampaikan Fraksi-fraksi DPRD atas pengelolaan keuangan daerah akan kami usahakan untuk tetap mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2021 yang ke 7 kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” harap Bupati Laura.
Ketua DPRD Nunukan Hj.Rahma Leppa dalam sambutannya mengatakan, “Meskipun singkat penjelasan dari pemerintah daerah tapi itu sudah mewakili semuanya, lihat realisasi apa saja yang menjadi masukan fraksi sebelumnya,” katanya.
Apresiasi atas saran dan kritik positif yang telah disampaikan Fraksi Demokrat, Fraksi dan fraksi lainnya yang telah memberikan saran sebagai mitra..Sinergitas tentu sangat dibutuhkan termasuk dalam pengawasan guna membangun pemerintahan yang baik di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
“Setelah memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah ini, untuk agenda pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah daerah akan dilaksanakan kemudian, dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dapat dilaksanakan tepat waktu,” tutup Hj.Leppa.
Syafaruddin/Biro Nunukan
Comment