MediaSuaraMabes, Tanggamus – Masyarakat Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus mulai bergejolak, dikarenakan realisasi dalam pembangunan yang menggunakan Dana (DD) tahun 2021 diduga banyak terjadi penyimpangan dan Mark Up serta Fiktip anggaran hingga ratusan juta rupiah.
“Kami masyarakat Pekon Kiluan Negeri meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpanan Dana Desa tahun 2021 di desa kami,yang dilakukan Oknum Pj ungkap salah satu warga setempat kepada media ini, Sabtu (19/5/2022).
Dia mengatakan Oknum Pj (DN) dalam melaksanakan pembangunan di pekonnya diduga banyak terjadi penyimpangan anggaran dan tidak transparan serta tidak melibatkan aparatur Desa.
“Jadi kepada pemerintah daerah tolong lihat dan lakukan pengumpulan data, kami siap memberikan keterangan kepada Inspektorat, kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk mengungkap penyimpangan Dana Desa tahun 2021,” ujarnya.
Di ketahui untuk anggaran tahun 2021Seusai dengan (APBdes) Anggaran pendapatan tahun 2021 Rp 983 677 000
Pagu 239 776 640. Dengan realisasi penyaluran tahap pertama tanggal diterima 07 05 2021 Anggaran realisasi pelaksanaan pembangunan desa pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa Rp 13 250 000.
Dan pada tahap kedua pembangunan reliabilitas peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa pemukiman penampungan bak sampah Rp 26 280 000.
Di tahan 3 juga ada anggaran dengan pos yang sama yaitu pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa pemukiman penampungan bak sampah sebesar Rp 28 080 000.ini kuat dugaan fiktif.
Selanjutnya pengembangan pariwisata tingkat desa Rp 1 500 000. Penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster baliho informasi penetapan LPJ APBD untuk warga dan lain-lain. Rp 66 450 000.untuk tahap pertama.
Di tahap kedua juga dianggarkan penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster baliho informasi penetapan LPJ apbdes untuk warga dan lain-lain.Rp 67 950 00.
Sedangkan di tahap ketiga juga ada penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster baliho informasi penetapan LPJ APBD untuk warga dan lain-lain Rp 67 950 000 . Dengan jumlah total Rp 202 350 000 itu untuk aggaran yang sama.
Dan masih banyak lagi yang di sinyalir angaran bodong seperti pengembangan pariwisata tingkat desa Rp 56 000 000 dan itu pun di duga fiktif.
Saat di konfirmasi di kantor kepada oknum Pj Kiluan Negeri Oknum Pj DN tidak bisa menjelaskan kepada awak media.
“Ini gak usah di bahas bang, Jujur saya udah capek dan lelah menjabat Pj Kiluan Negeri ini.
Dan saat di tanya tentang pembangunan rehabilitas peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa pemukiman penampungan bak sampah, ini ada 4 unit, Aggaran ini kan gelondongannya realisasinya kan banyak pecah-pecahan ya mas ungkap beliau”.
Lanjut terkait pengadaan penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster meleho informasi penetapan LPJ apbdes untuk warga dan lain-lain. Dulu ada terpasang sekarang gak tau kemana.
Sebelumnya awak media pernah mewawancarai masyarakat setempat pengelola wisata, berinisial Am. Beliau mengungkapkan kalau untuk bantuan bak sampah untuk vila-vila yang ada di Pekon Kiluan negeri ini ini tidak ada selama pemerintahan oknum PJ tersebut.Apa lagi untuk beliho, coba aja cek ke pengelola wisata yang lain ada gak,jelas nya.
Pada hari Jum’at 19.5.2021 wartawan juga pernah mempertanyakan kepada perangkat desa beliau minta namanya di rahasiakan, Pekon Kiluan Negeri, beliau menjelaskan saya gak tau coba tanyakan langsung dengan pk Deni selaku PJ, ungkapnya. (Adi Sundari, Bersambung).
Comment