MediaSuaraMabes, Talaud – Kita harus mendiskusikan kondisi daerah kita yg semakin parah pada hari-hari ini. Sabtu 23/03/2024.
Ada dua hal yang meresahkan kita di Minggu yang kita jalani ini, yaitu:
1. Pemanfaatan birokrasi daerah utk kepentingan sang penguasa dan kepentingan seorang wanita yang tidak jelas statusnya, apakah dia itu istri sang penguasa atau hanya tunangannya. Mengingat posisinya yg begitu istimewa di daerah ini.
Bisa dibayangkan bagaimana birokrasi daerah kita, dibawa komando asisten 1, para camat bahkan sampai para kepala desa dan perangkatnya dipakai /diperalat untuk menjalankan kepentingan sang penguasa dan si wanita itu. Mereka diperintahkan dan mungkin ditekan untuk memasang balihonya si Wanita itu di semua kecamatan dan desa di Kabupaten Talaud untuk kepentingan si wanita yg tidak jelas statusnya itu. Apakah dia sudah menjadi “istri” dari si penguasa sehingga semua orang dan para pejabat kita bisa tunduk padanya? Ini rusak sekali.
2. Pencetakan baliho2 si wanita itu diduga berasal dari uang rakyat Talaud (APBD) Talaud. Karena Balihonya dari foto2 yg beredar itu ada di kantor camat / daerah, jadi birokasi dipakai jadi kendaran kepentingan penguasa. Para pejabat itu / birokrasi. Birokrasi dan pejabat daerah mestinya harus menjaga netralitas, karena mereka digaji dan bekerja untuk kepentingan negara, publik, bukan untuk kepentingan politik si penguasa atau si wanita itu. Jelas ini melanggar sumpah janji ASN utk bekerja bagi kepentingan negara bukan untuk orang atau pribadi tertentu.
3. Demikian pula penyaluran bantuan kepada masyarakat yg dilakukan oleh si wanita dan para pejabat itu, menurut penjelasan pimpinan dewan bantuan itu tidak tertata di APBD Talaud 2024.
Pertanyaannya uang bantuan tsb, diambil dari pos mana? Bisa jadi kedepan gaji ASN jadi korban lagi, alias tdk akan terbayar seperti tahun lalu (2023). Ini kita harus waspadai agar saudara2 kita ASN tidak jadi korban lagi.
Kondisi APBD Talaud 2024 ini semakin Berat karena, pertama: harus membayar pinjaman daerah ke bank Sulut thn 2023 Kedua, biaya utk pilkada November 2024 sekitar 65 Miliar. Jadi praktis sebenarnya tidak ada bansos di APBD 2024 ini.
Menurut salah satu pimpinan dewan sampai hari ini Dewan Talaud tidak memegang buku APBD 2024. Sepertinya buku APBD 2024 tsb sengaja disembunyikan oleh pihak eksekutif.
Jadi hal2 di atas tidak boleh kita diamkan, tapi harus dibicarakan dan suarakan oleh rakyat agar rakyat Talaud tahu bagaimana nasib APBD kita dan para pejabat kita yang seperti ditekan dan mungkin diintimidasi serta sengaja hanya dimanfaatkan oleh sang penguasa untuk mendukung kepentingannya!
Ini kegelisahan kita hari hari ini, Jika kita mendiamkan hal ini, sama artinya memelihara kebusukan yang terjadi di dalam kehidupan daerah kita, Porodisa yg kita cintai ini. // Amir Pontoh Wakorwil ID Timur.
Comment