MediaSuaraMabes, Kab. Indragiri Hilir – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan maritim dengan menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal di perairan Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Dalam operasi dini hari yang dilakukan secara intensif, personel BAKAMLA berhasil mengamankan sebuah kapal kayu yang mengangkut 200 ball rokok tanpa pita cukai.
Kapal tersebut diduga berlayar dari wilayah perbatasan dengan tujuan mendistribusikan barang ilegal ke pasar domestik tanpa melalui prosedur perpajakan yang berlaku. Saat diperiksa, awak kapal tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait muatan mereka, sehingga petugas segera mengamankan kapal beserta seluruh isinya.
Direktur Operasi Laut BAKAMLA RI, Laksma Bakamla Octavianus Budi Santoso, menyatakan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan bagian dari upaya BAKAMLA dalam menindak tegas pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.
“Kami akan terus meningkatkan pengawasan di jalur-jalur rawan penyelundupan guna melindungi perekonomian negara dari kerugian akibat peredaran barang ilegal. BAKAMLA berkomitmen untuk menindak setiap aktivitas yang merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, kapal dan muatan telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut. BAKAMLA RI juga mengimbau masyarakat serta para pelaku usaha agar selalu mematuhi aturan perpajakan yang berlaku serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di perairan Indonesia.
Undang-Undang yang Dilanggar
Dalam kasus ini, para pelaku diduga melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
Pasal 54: Barang kena cukai yang ditawarkan, diserahkan, atau dijual tanpa dilekati pita cukai dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Pasal 102: Setiap orang yang menyelundupkan barang impor atau ekspor tanpa melalui jalur resmi dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Pasal 73: Setiap aktivitas ilegal di perairan Indonesia yang merugikan negara dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya memberantas praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara. BAKAMLA RI bersama aparat terkait akan terus memperketat pengawasan guna memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.
Dum 0792
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 23 November 2023 Sebagai Wakil Kepala Biro (Wakabiro) Indragiri Hilir
Email : saprizal@suaraMabes.com
Comment