MediaSuaraMabes, Pidie Jaya – Drama ganti kerugian Tanah Jembatan Krueng Panteraja Pidie jaya lagi-lagi menuai bau tak sedap, setelah kegiatan tersebut dilaksanakan di tahun 2020 sempat menghebohkan kabupaten Pidie jaya, ternyata Masih ada Uang ganti kerugian yang di titipkan pada Pengadilan Mereudu Pidie Jaya belum di ambil oleh pemiliknya dikarenakan terjadinya tarik menarik kewenangan, kini ditengah-tengah masyarakat kembali berhembus isu-isu miring bermunculan Banyak tanah yang dibebaskan menggunakan Uang negara, tapi tidak terpakai oleh pembangunan jembatan dalam kata lain tidak tepat sasaran.
Luasan tanahnya ikut di mainkan dengan harga disepakati dengan pemilik kalau setuju baru di masukkan ke daftar Pembebasan dibayar dengan Uang Negara tapi didalamnya ada Penitipan Jatah Uang milik Oknum Tim Pembebasan, ironisnya tanah-tanah tersebut nilainya sengaja dilambungkan harganya oleh KJPP di atas NJOP dan harga pasaran yang berlaku.
Masyarakat Pidie jaya bertanya -tanya sebegitu hebohnya kasus kegiatan/proyek ini namun tidak terpantau oleh pihak-pihak Penegak Hukum baik kepolisian dan kejaksaan, ada apa dengan proyek ini ?
Sehingga oknum pejabat begitu leluasanya bermain mengatas namakan pemerintah dan aturan tapi beda terhadap pelaksanaannya, perlakuan ini jelas merugikan masyarakat dan negara, pejabat satker Jalan nasional wilayah I Provinsi Aceh yang diberi kuasa untuk menjalankan kegiatan tersebut bernama Ziauddin St.Mt mengatakan ketika kami melakukan konfirmas Terkesan tidak ambil pusing dan buang badan alias lempar handuk dengan jawaban “itu merupakan tanggung jawab Muslim Kadri ketua Tim Pembebasan yang merupakan pejabat dilingkungan pemkab Pidie Jaya pada saat itu kami hanya membayar berdasarkan apa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pembebasan lahan.
Menurut kami Perlu dilakukan pendataan/survey ulang terhadap luasan tanah bersurat sporadik yang penuh misteri… dan jangan sampai masyarakat bertanya “kerja kalian apa? Menipu rakyat? Kemana Aparat Penegak Hukum ….?
(Hanafiah)
Comment