SuaraMabes, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada November 2021. Karena itu harus ada pengganti untuk meneruskan jabatan panglima, jika mengikuti urut kacang maka pengganti Hadi Tjahjanto adalah dari TNI Angkatan Laut.
Hingga kini Presiden Jokowi belum juga menyerahkan nama pengganti Panglima TNI ke DPR dan melihat masa aktif Panglima TNI Hadi Tjahjanto masih cukup lama yakni sampai November 2021. Oleh karena itu tidak ada urgensi dan keharusan bagi Presiden untuk mengusulkan penggantian Panglima TNI dalam waktu dekat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto kepada para wartawan, Sabtu (7/8/2021) mengenai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purnabakti pada November 2021 mendatang.
Menurut Anton, saat ini pemerintah bersama rakyat dan DPR sedang fokus kepada pengendalian Covid dan pencapaiaan target vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia.
‘Pada era reformasi, mekanisme pemilihan Panglima TNI tidak lagi sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden, tetapi mengharuskan persetujuan DPR RI sesuai bab 3 UU no. 34/2004 dan tata tertib DPR, calon panglima TNI, harus mengikuti mekanisme yang meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi misi, dan uji kelayakan, sehingga masyarakat akan mengetahui kualitas dan kapabilitas calon pimpinan TNI dan target pencapaiannya,” papar Anton.
Anton mengatakan, berdasarkan Pasal 13 ayat 4 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan Panglima TNI dapat dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
“Jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berpeluang sama untuk menjabat panglima TNI sesuai UU tersebut,” sebut politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, lanjut Anton, beberapa hal yang patut dipertimbangkan Presiden sebelum menunjuk calon Panglima TNI untuk kemudian mengikuti fit and proper test di DPR RI adalah usia, prestasi kerja, dan sesuai kebutuhan.
“Para Prajurit TNI dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer sehingga nantinya sosok pemimpin TNI dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal. mengingat blue print kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista),” jelas Anton.
Selain tegak lurus loyal kepada rakyat, imbuh legislator asal Dapil Jabar 5 ini, seorang Panglima TNI harus bisa menyolidkan seluruh jajaran TNI, tidak boleh terpecah, setia kepada sumpah prajurit, Pancasila, dan UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
“Apapun yang menjadi pilihan Pak Presiden sebagai panglima tertinggi TNI dalam memilih nama calon Panglima TNI yang selanjutnya diserahkan ke DPR, diharapkan calon Panglima TNI adalah putra terbaik bangsa bagus yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, itu prinsip,” pungkas Anton Sukartono Suratto. (ron)
Comment