MediaSuaraMabes, Mataram – Dewan Pimpinan Wikayah Sahabat Polisi Indonesia Nusa Tenggara Barat merespon rencana aksi demo Kenaikan BBM yang dilakuan berbagai element di sejumlah titik di Ibu kota Negara dengan meminta masa aksi tetap berada di jalur yang sesuai dengan Undang-Undang.
“Kebebasan berpendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang, pesan kami boleh lakukan aksi sebagai salah satu sarana menyampaikan aspirasi kepada penentu kebijakan, akan tetapi tidak pada tataran anarkis, karena hal itu hanya akan membuat pesan tidak tersampaikan”Kata Syamsuddin, Ketua DPW NTB Sahabat Polisi Indonesia, di Mataram, Selasa (6/9).
Dikatakan Bung Syam nama panggilan akrab Ketua DPW NTB Sahabat Polisi Indonesia, rencana aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan buruh dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam merespon pengalihan BBM subsidi ke BLT BBM adalah hal yang wajar di Negara Demokrasi.
“Wajar saja, jika ada aksi. Kita sebagai negara demokrasi tentu sangat menghargai apa yang menjadi tuntutan, karena bisa jadi tuntutan yang dibawa merupakan keinginan publik”Ucap Bung Syam.
Sebagai Mitra Strategis Polri, DPW Sahabat Polisi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat terus melakukan sosialisasi kepada publik mengenai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, ini dilakukan guna membantu Polri dalam deteksi dini terhadap potensi ganggunan keamanan dan ketertiban.
“Kami harap semua pihak, untuk menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyalahi aturan. Sebab, jika dilakukan dengan benar tanpa adanya penumpang gelap, maka apa yang menjadi tuntutan akan dapat tersampaikan”Jelas Bung Syam yang merupakan Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Nusa Tenggara Barat.(Red)
Comment