MediaSuaraMabes, Jakarta – Elemen Mahasiswa Dan Pemuda Tanah Air ( EMPATI ) kembali menggelar aksi unjuk Rasa yang ke dua kali di depan kantor Dirjend Perkeretaapian Perhubungan, Kamis 12/01/2023. Unjuk rasa tersebut merupakan Aksi kedua setelah di gedung KPK. ” Pada hari ini kami hadir di depan Dirjend Perkeretaapian untuk segara bertanggung jawab dalam hal pembangunan LRT Palembang. kami sebagai aktivis tetap setia menyuarakan Uang Rakyat yang di pergunakan untuk membangun LRT Palembang ,secara jelas dengan kajian yang kami lakukan masih ada dugaan korupsi yang kemudian itu kami perjuangkan untuk segera terbuka dan di pertanggung jawabkan” ucap Rusdi.
Ada Aspek Penyediaan Lahan, Aspek Pendanaan Proyek dan Aspek Pemanfaatan Proyek yang merupakan bermasalah.
Aspek Penyediaan Lahan Belum adanya dokumen pengadaan lahan serta kepemilikan dan penguasaan lahan prasarana/kostruksi LRT pada BPKARSS selaku Seatker Pengelola. Termasuk Lahan untuk Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) berupa sertifikat hak pakai atau surat bukti pinjaman pakai lahan untuk LRT dari Menteri PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Maupun instansi atau badan usaha lainnya.
Dalam Aspek Pendanaan Proyek. Belum Seluruh atau biaya Konstruksi Pembangunan LRT diketahui Karena; nilai wajar kontrak konstruksi adalah sebesar Rp 10.212.000.000,00 setelah audit BPKP belum diketahui dalam kontrak melalui adendum kontrak oleh para pihak seningga terdapat sisa kontrak sebesar Rp 1.717.704.377.032.73. dan terdapat kelebihan pembayaran konstruksi LRT yang belum diselesaikan oleh PT Waskit Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 203.470.028.953,97 sesuai dari hasil audit BPKP yang terdisi dari kelebihan pembayaran nilai kontrak konstruksi sebsera Rp 199.560.622.967,00 dan denda keterlambatan pembangunan konstruksi yang belum dikenakan sebesar Rp 3.909.405.986,97. Serta Nilai eksalasi atas konstruksi LRT belum diketahui, karena PT Waskita karya persero belum menyajikan tagihan ekskalasi harga , sehingga dana Konstruksi belum seluruhnya diketahui.
Aspek Pemanfataan Proyek. Adanya dua unit Eskalator yang tidak dimanfatkan. Adanya perbedaan nilai BMN dimanfatkan semula sebesar Rp 4.556.144.955,20 dan sebagian telah ditindak lanjuti berupa bukti pengembalian kegiatan jasa konsultasi sebesar Rp 729.764.753,00 sehingga masih ada sebesar Rp 3. 826.380.202,20 yang belum ada dokumen pendukungnya. Serta penumpang pemakai LRT relatif masih rendah.
Juga satu aspek yang tidak dapat dilakukan Reviu adalah Aspek Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri karena pekerjaan fisik telah selesai dan tidak ada data di Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai Satker Pengelolaan LRT.
Dalam Unjuk Rasa tersebut Elemen Mahasiswa & Pemuda Tanah Air ( EMPATI ) secara tegas menyampaikan ada 4 tuntutan;
1. Mendesak KPK RI Agar segera panggil dan periksa Dirjen Perkeretaapian Ir. ZULFIKAR, M.SC.,DEA. Karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan
2. KPK Segera panggil dan periksa kepala balai pengelola Kereta Api ringan yang di bangun di Sumatera Selatan yakni saudara Dedik Tri Istriantara karena di duga ikut terlibat dalam dugaan kasus korupsi
3. Mendesak KPK RI agar di panggil dan periksa kepala Satuan Kerja ( Satker ) Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Pembangunan Prasarana Kereta Api ringan atau LRT di Sumatera Selatan Bapak Dimas Reska Putra yang di duga ikut terlibat
4. Bapak. Budi Karya Sumadi selaku menteri perhubungan segera menggambil sikap untuk memecat Dirjen Kereta Api yakni saudara Zulfikar dan seluruh pejabat yang terlibat karena telah mencoreng nama baik instansi Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Ir. JOKO WIDODO (Aslin Purba, Konstantinus, P Gokma P ).
Comment