SuaraMabes, Banyuasin – Taman alun-alun yang juga merupakan wajah ibukota Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan saat ini kondisinya memilukan, selain sudah morat-marit terkesan tidak ada perhatian dari pihak Dinas terkait, sementara tahun 2021 ini akan menjadi tempat perayaan Hari Pers Nasional (HPN).
Yang seperti biasanya, sebagai pusat HPN itu akan dihadiri dari berbagai awak media yang datang dari 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, tentu akan melihat dengan mata kepala sendiri ada bangunan mangkrak semacam itu. “Jelas akan menjadi bincangan antar mereka,” ungkap Yan (41) ceritanya di kawasan Pangkalan Balai.
Sebagai tuan rumah tentu harus persiapanya kata Yan harus bisa dapat menyajikan situasi yang indah dan asri, sehingga nantinya punya nama baik yang akan disampaikan oleh awak media didaerahnya masing-masing.
Kepada Dinas Disporapar Banyuasin supaya secepatnya memolesnya agar pada acara HPN nanti tidak memalukan Kabupaten Banyuasin dihadapan para duta media dari 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.
Merki Bakri mengatakan bangunan panggung di alun-alun itu dibangun masih dalam lingkup Disdikporapar dan belum terjadi pemisahan menjadi Dinas tersendiri.
“Namun sekarang memang Dinas Porapar yang membidanginya dan kalau memang ada persoalan bahkan dari omongan masyarakat, silahkan ditayangkan,” ucap Kadisporapar Banyuasin saat dijumpai dihalaman kantornya Kamis, 20 Mei 2021.
Untuk bangunan panggung itu kata Dia, untuk tahun 2021 ini belum ada anggaran perbaikan karena tidak ada dananya, tetapi untuk line Joging track tahab 2 dengan nilai anggaran Rp 500 juta dengan penimbunan dasar halaman tengah serta pembuatan saluran buangan air akan dilaksanakan dengan Anggaran tahun ini.
“Silahkan ditayangkan saja mas wartawan biar semua tau yang sesungguhnya keberadaan di Banyuasin ini,” sarannya sembari berpamitan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Noer Ishmatuddin saat ditemui wartawan dengan tegas mengatakan itu proyek tahun kapan. “Jika dibangun sebelum saya menjabat saya tidak mau menjelaskan atau silahkan langsung ke Komisi 3 yang membidanginya,” ucapnya.
Noer Ishmatuddin menambahkan apapun bentuknya yang namanya proyek dianggarkan oleh negara itu wajib dievaluasi. “Lain lagi kalau itu bersumber dari dana pribadi, namun tidak mungkin ada,” ucapnya. (waluyo)
Comment