MediaSuaraMabes, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) melakukan Analisis Evaluasi (Anev) dan Asistensi Percepatan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Penganggaran Penangan Inflasi, bertempat di Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Rakor diikuti oleh daerah dengan realisasi APBD terendah dan tertinggi, daerah dengan dana kas tersimpan di Bank tertinggi dan daerah dengan inflasi tertinggi. Rakor membahas solusi percepatan realisasi APBD, membahas penganggaran dan penanganan dampak inflasi dan pengunaan produk dalam negeri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, “Rakor ini penting dilaksanakan, selain menjadi ruang diskusi guna percepatan penyerapan APBD, penyiapan anggaran dalam pengendalian inflasi di daerah, sekaligus pembahasan penganggaran peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Bangga Buatan Indonesia,” jelas Fatoni.
Lanjut Fatoni, “Daerah peserta Rakor yang diundang sengaja dipilih yaitu daerah yang realisasi APBDnya terendah dan tertinggi, daerah dengan inflasi tertinggi dan daerah dengan uang kas yang belum terpakai yang tertinggi,” pungkas Fatoni.
Fatoni mengatakan, Rakor ini menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi percepatan realisasi APBD. “Rakor ini juga sebagai Forum untuk melakukan analisis dan evaluasi (Anev), asistensi, inventarisasi dan mencari solusi permasalahan realisasi APBD,” tegas Fatoni.
Fatoni menguraikan, “Jadi hari ini bapak ibu seharian bisa bersama sama diskusi, akan ada masukan, saran, kemudian ada informasi penting dari narasumber. Kami berharap bapak dan ibu juga menyampaikan kepada kami, kesulitan dan masalah yang ada didaerah, dinamika yang ada didaerah, agar bisa kita diskusikan dan cari solusinya. Karena serapan anggaran yang rendah ini terus terjadi setiap tahun,” tutur Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni memaparkan sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per tanggal 15 Oktober 2022. “Untuk provinsi, daerah tersebut yakni: Provinsi Jawa Timur 84,24%, Provinsi Kep. Bangka Belitung 84,17%, Provinsi Bali 82,22%, Provinsi Kalimantan Barat 81,15%, Provinsi DIY 76,77%, Provinsi Kalimantan Selatan 76,68%, Provinsi Jawa Barat 76,40%, Provinsi Sumatera Barat 74,50%, Provinsi Banten 74,01%, dan Provinsi Sumatera Utara 72,88%. Adapun untuk kabupaten daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per September 2022 yaitu, Kabupaten Bojonegoro 85,16%, Kabupaten Kep. Raja Ampat 83,55%, Kabupaten Kaur 82,70%, Kabupaten Banyuwangi 81,47%, Kabupaten Ciamis 80,96%, Kabupaten Tangerang 80,46%, Kabupaten Kebumen 80,24%, Kabupaten Wonogiri 79,72%, Kabupaten Bondowoso 79,09%, dan Kabupaten Bangka 78,89%. Sementara untuk Kota yaitu, Kota Magelang 89,09%; Kota Kediri 85,06%; Kota Tangerang Selatan 81,88%; Kota Yogyakarta 81,00%; Kota Padang Panjang 77,41%; Kota Payakumbuh 77,13%; Kota Prabumulih 76,51%; Kota Bontang 76,00%; Kota Bukit Tinggi 75,82%; dan Kota Sukabumi 75,34%,” kata Fatoni.
Disisi lain, Fatoni juga menjelaskan sepuluh daerah dengan realisasi belanja tertinggi per tanggal 15 Oktober 2022. “Untuk Provinsi yakni; Jawa Barat, Bali, Banten, Jawa Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Lampung. Sementara, Kabupaten yaitu; Kaur, Pati, Bone Bolango, Banjar, Karimun, Aceh Jaya, Lampung Barat, Bener Meriah, Aceh Timur dan Banyuwangi. Sedangkan untuk Kota meliputi, Bitung, Sukabumi, Langsa, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Metro, Gunung Sitoli, Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Tual,” imbuh Fatoni.
Fatoni juga menyebutkan daerah-daerah dengan posisi uang kas tertinggi di perbankan. “Untuk Provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat dan Sumatera Utara. Kabupaten terdiri dari Bojonegoro, Tangerang, Kutai Timur, Bogor dan Bekasi. Sedangkan, untuk Kota yaitu, Cimahi, Medan, Malang, Surabaya, dan Makassar,” ujarnya.
Comment