Kepsek SMK N 2 Bitung Diskriminasi 9 Murid

MediaSuaraMabes, Bitung – Tindakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Bitung yang mengeluarkan 9 siswa/i dari 11 siswa/i yang diduga melakukan pelanggaran disebut telah mencedarai dunia pendidikan. Minggu, (25/09/22/)

Diduga 11 siswa/i melakukan kesalahan diruang lingkup skolah tepatnya di dalam kelas, sekitar pukul 10:00 wita, Nah guru kemana? 11 siswa/i diduga melakukan tindakan meminum minuman beralkohol. Berdasarkan ucapan

Rahayu orang tua murid mengatakan bahwa 11 dari siswa/i yang terlibat, hanya 9 di antaranya di keluarkan oleh pihak sekolah katanya itu sudah menjadi aturan sekolah, tanpa ada kebijakan atau pembinaan terhadap 9 siswa/i. sedangan anak kami tidak perna berbuat kesalahan sebelumnya.

“Kami kecewa dengan keputusan kepsek, 11 orang terlibat namun hanya 9 saja yang dikeluarkan kan ini keliru jangan pilih-pilih kasih seharusnya” ucapnya

Meryati Taengetan S.Pd kepala SMK Negeri 2 Kota Bitung. Saat berjumpa dengan awak media menyebut 11 siswa/i diduga miras, betul 9 kami keluarkan berdasarkan aturan skolah, 2 lainya kami skor untuk efek jerah. dan tidak bisa di ganggu gugat aturan pihak skolah. 9 orang Kami Drop Out (DO) kembalikan ke orang tua. Ucapnya diruang guru- Selasa, (20/09/22)

Rahayu menambahkan Kami merasa tidak adil dalam hal ini, anak-anak dikeluarkan begitu saja dari skolah Smkn 2 bitung, tidak ada surat peringatan maupun pembinaan Padahal mereka adalah siswa.
Setidaknya pertemuan itu perlu, pihak skolah bicara dengan kami sebagai orang tua.

“Kami menitipkan anak di sekolah situ agar di didik bina dan diberikan pendidikan yang layak agar berguna. Ketika terjadi seperti ini kok malah dikeluarkan dari sekolah. Nah Lalu guru waktu itu kemana. Apa Keamanan tidak ada ? Jangan Lepas tangan dan tidak perduli, bagaimana masa depan anak kami yang di Drop Out (DO)”

Menurutnya Pihak sekolah melakukan perbuatan semena-mena, ini jelas bentuk diskriminasi merampas hakhak anak, pendidikan anak-anakkan dijamani oleh negara.
hak anak sesuai, UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 bab II terkait hak anak mendapatkan pendidikan.
Bahkan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 jelas menjamin. tutupnya

(Kiflyp)