MediaSuaraMabes, Yogyakarta – Komunitas Sopir Angkutan Logistik se DI Yogyakarta mendatangi Kantor DPRD DIY dan diterima oleh Komisi C yang di Pimpin wakil ketua Jimy Sinaga beserta rekan turut hadir Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda DIY AKBP Jan Benjamin Kabithub DIY Sumaryoto di ruang Komisi C ,Rabu(9/3)
Ada beberpa tuntutan sopir angkutan Logistit se DIY terkait aturan perundangan yang di rasa memberatkan para sopir di antaranya tentang penerapan aturan UU Oper dimension over loading(odol ) serta mekanisme syarat perjalanan angkutan barang yang harus menyertakan Surat bongkar muat.
Dalam tanggapanya Kabithub DIY Sumaryoto Mengatakan bahwa semua aturan terkait UU Oper Dimensen dan Oper Loding itu adalah dari Pusat Daerah hanya melaksanakan saja namun Dia berjaji akan menyampaikan semua yang menjadi keluhan para sopir truk ke pusat .
“Kita yang di Pemeritah Daerah itu hanya maksanakan aturan dari pusat , nanti kita akan sampaikan ke pusat terkait keluhan sodara -sodara semua terkait aturan UU Oper Dimensen Oper Loding “, jelas Sumaryoto
Sumaryoto Juga berjanji akan melakukan sosialisasi ke perusahaan penguna jasa angkutan terkait aturan dan batasan muatan yang tidak melanggar aturan sehingga sopir juga tidak terbenani karena kemauan penguna jasa.
” jadi nanti kita akan sosialisasikan kepada perusahaan penguna jasa angkutan untuk menaati aturan terkait batas maksimum muatan jangan asal bisa muat yang berakibat sopir menjadi melangar aturan dan di kenakan sangsi di jalan, “jelas sumaryoto
Sementara itu Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda DIY AKBP Jan Benjamin yang hadir dalam audiensi di ruang Komisi C DPRD DIY katakan bahwa kepolisian bertindak itu sesuai aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kendaraan over dimensi over loading (odol) atau melebihi muatan merupakan pelngaran
“Kami dari Kepolisian melakukan tidakan itu sesuai dengan aturan karena terkait kelibihan muatan itu bisa membahayakan orang lain sesama penguna jalan ,”jelas Jan Benjamin
Lanjut Jan Benjamin untuk oper dimensi itu termasuk pelangaran pidana karena merubah bentuk setandar dari surat awal yang di terbitkan.
“Terkait kendaraan over dimensi itu termasuk pelangaran pidana karena telah mengubah dari surat yang di terbitkan karena semua itu ada undang-undang terkait uji tipe, ” ungkap Jan Benjamin
Terkadang ada sebagian orang yang mempunyai inisiatif menambah dimensi kendaraan agar bisa bermuatan banyak,dan berakibat fatal jika di biarkan oleh karena itu penegak hukum melakukan tindak terhadap para supir Truk.
“Sudah sering terjadi kecelakaan yang disebabkan beban kendaraan yang berlebih karena telah dirubah dimensinya, pengereman yang tidak bisa maksimal di saat kendaran sedang menurun dan akhirnya sering terjadi rem blong,” pungkas Jan Benjamin
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment