MediaSuaraMabes, POLDAMALUKU — Setelah meninjau situasi dan kondisi Negeri Kariuw yang sudah tidak berpenghuni, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, dan Forkopimda lainnya kembali menemui warga Ori, Negeri Pelauw.
Kunjungan Forkopimda Maluku dalam rangkaian mediasi perdamaian antara warga Ori dan Kariuw ini berlangsung di Balai Desa Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (27/1/2022).
Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, dalam sambutannya saat pertemuan dengan masyarakat Negeri Pelauw mengaku pada Rabu malam Kapolda Maluku juga telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di kediaman Raja Pelauw.
“Terkait tapal batas menjadi catatan kita bersama, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Maluku kembali mengingatkan terkait kesepakatan bersama bahwa konflik ini merupakan insiden yang terakhir.
“Kesepakatan kita semua bahwa ini merupakan insiden terakhir, kita hidup di negara yang berdasarkan asas Pancasila. Kita sepakat dengan tidak memperpanjang masalah ini, dengan memberikan pengamanan dan penebalan di desa Pelauw dan Kariuw, yang mana telah di tempati pos oleh TNI-Polri,” katanya.
Kapolda mengaku pihaknya telah berkunjung dan melihat situasi di Kariuw. Di mana bangunan Gereja sebagai simbol keagamaan masih dalam keadaan baik.
“Terkait tapal batas kita laksanakan dengan hukum adat, dengan segala penghormatan yang merupakan norma tertinggi walaupun tidak ada Undang undang yang tertulis terkait norma ini. Pemerintah akan menindak lanjuti secara hukum positif dalam mengambil langkah perwujudan dengan mengeluarkan produk hukum,” jelasnya.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengaku pihaknya akan membentuk tim terpadu, serta rekonsiliasi pengembalian warga Kariuw akan dilakukan secara bertahap, mengingat dampak fsikologi yang berdampak.
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Ia mengaku harapan masyarakat Pelauw mengenai penyelesaian batas lahan, telah menjadi wacana pemerintah daerah dalam mengambil langkah ke depan.
“Gubernur menitipkan salam sehingga belum sempat hadir pada acara ini,” katanya.
Ia menghimbau tokoh masyarakat, adat dapat menyikapi persoalan ini secara bijak dengan tetap menjaga hubungan sesama secara harmonis.
“Pemerintah Daerah mengharapkan dapat sama-sama dalam memecahkan persoalan yang terjadi antara kedua negri ini. Terkait informasi yang kita dapat diharapkan bisa lebih menyikapi dengan bijaksana, mengingat cara pandang kita memiliki filosofi masing-masing,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI Said Latuconsina. Ia meminta masyarakat agar dapat mempercayakan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam mengambil langkah-langkah perdamaian.
“Kami harapkan ada kepercayaan kepada pemerintah, TNI-POLRI dalam mengambil langkah-langkah. Masyarakat agar dapat menahan diri menyikapi persoalan yang terjadi,” pungkasnya.
Pangdam Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, menyampaikan, bahwa konflik tidak membawa keutungan. Tapi sebaliknya akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah.
“Sebagai anak bangsa, ada persoalan – persoalan tersebut TNI siap hadir dalam membackup Polri dalam merumuskan penyelesaian masalah. Kami harap warga dapat menahan diri, mengingat yang terjadi pada negri ini dapat berdampak di tempat lain,” ingatnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Forkopimda Maluku mengunjungi Negeri Kariuw untuk melihat situasi dan kondisi di sana pasca konflik. Forkopimda tidak menemui dan bertatap muka dengan masyarakat, karena mereka sementara ini berada di tempat pengungsian.
Comment