MediaSuaraMabes, Jepara – Disela sela kesibukan Bupati Jepara Dian kristiandi, masih menyempatkan diri untuk menemui beberapa pengurus Aliansi Lintas Media Indonesia Jepara. Dalam kunjungan tersebut pihak ALMIJ diikuti Ketua Edy Prasadja, Bendahara umum Sunarso, Humas Yusron, Penasehat Ahmad Sholeh, Bidang Hukum Teguh Santoso, SH., dan Usaha Ninik.
Kunjungan itu hanya sebatas silaturahmi dan memberikan sedikit masukan agar kebijakan kebijakan saat ini semakin bisa dimaksimalkan menuju Jepara lebih baik, transparan, dan maju.
Agenda kegiatan itu bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam keterbukaan informasi publik dan saling bersinergi dalam membangun jepara sesuai tupoksinya masing-masing. Baik sarana prasarana maupun lainnya untuk pembangunan ditingkat desa sampai instansi pemerintah daerah dan sekaligus menjalin komunikasi dibeberapa Dinas terkait.
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua ALMIJ dalam kesempatan audiensi tadi siang di ruang Video Conference Setda Jepara, Kamis (20/01/2022).
Sedangkan menurut Humas memberikan dua masukan agar pemerintah daerah lebih memaksimalkan programnya pemerintah pusat, diantaranya program dari kementerian PUPR yakni untuk RTLH dan satunya lagi program dari kementerian UMKM untuk Destinasi Wisata Desa (Banper). Kedua program itu saat ini sudah berjalan namun kurang maksimal dalam pengawasannya dan cenderung tidak sesuai dengan petunjuk teknis, ucapnya.
Masukan terakhir dari ALMIJ Jepara yang disampaikan Bidang Hukum Teguh Santoso, SH menyampaikan agar Kominfo terus menerus mengedukasi masyarakat dan lebih memaksimalkan lagi perannya media yang ada, tuturnya.
Dalam kesempatan kali ini Bupati Jepara yang didampingi Ka.dinas Dinsospermades Edi Marwoto dan Ka.dinas Kominfo Arif Darmawan, Andi menyampaikan juga menyambut baik dengan masukan teman teman ALMIJ untuk pertama kalinya.
Beliau juga mengungkapkan banyak terima kasih kepada ALMIJ yang ternyata selama ini sudah membantu pemerintah daerah dan salah satunya bidang pengawasan, ucapnya sambil sedikit tersenyum.
“Yang jelas pemerintah daerah sudah melakukan beberapa upaya dan langkah terkait apa yang disampaikan oleh teman teman media dan sampai saat ini pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana baik dibidang wisata desa maupun wisata milik pemerintah sendiri, termasuk seni budaya dan juga meningkatkan program RTLH. Akan tetapi semua itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Dan salah satu contoh adalah seni kebudayaan tradisional yang harus ditampilkan dalam kegiatan seremonial sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbud) Jepara Nomor 57 tahun 2012, tanggal 5 November 2021 tentang Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Tradisional di Jepara. Namun semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Yusron)
Comment