Jumlah Kasus HIV/AIDS di Nabire, Dokter Anton; Sistem Rujukan Lemah

MediaSuaraMabes, Nabire — Jumlah kasus HIV/AIDS masih tinggi di Nabire, Papua. jumlah itu berada di angka 8.640 orang yang terdiri dari HIV sebanyak 3.442 dan AIDS sebanyak 5198, sedangkan meninggal sebanyak 466 orang jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Waropen dan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, dokter Anton Tony Mote mengatakan, tingginya jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari sistem administrasi layanan system rujukan. Artinya kata Dia, terdapat sistem rujukan yang sangat lemah dari beberapa Kabupaten yang berdampingan dengan Kabupaten Nabire.

“Ini hanya soal sistem rujukan, sangat lemah sekali. Sementara RS Nabire adalah layanan rujukan regional. Rujukan ini tidak berjalan,” kata dokter Anton melalui selulernya pada Jumat (03/12/2021).

Terkait HIV kata dia, KPA sendiri tidak memiliki anggaran untuk Kabupaten Nabire karena pemerintah tidak menganggarkan. Untuk menjadi mitra terhadap LSM atau Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan HIV. Apalagi belum diketahui pasti pemetaan databasenya di Nabire seperti apa dari beberapa Kabupaten tetangga.

Namun, terpenting adalah perlu dibicarakan bagaimana kinerja Pemerintah dan KPA dalam penanggulangannya.

“Sebab ketika saya jadi penjabat Bupati di Nabire juga tidak ada dana hibah untuk KPA, di tambah lagi KPA-nya tidak berjalan di Nabire,” kata mantan penjabat Bupati Nabire ini.

Sehingga KPA Provinsi berencana akan segera melaksanakan rapat koordinasi, untuk 29 Kabupaten dan Satu Kota. Agendanya adalah untuk memverifikasi kembali seluruh data kasus hingga pembiayaan-pembiayaan dari pemkab masing-masing.

Dari hasil rakor kemudian dilakukan pemetaan dari kasus peningkatan di Kabupaten tertentu, apa yang menjadi program pendampingan dari KPA Provinsi.

Baca Juga :  Josep Rizal bafu saja Lantik Dewi Sartika sebagai Wapres DPP Lira Bidang Jaringan Bisnis Digitalisasi, Ini Komitmennya..!!

“Kami juga berharap agar KPA di Kabupaten perlu diaktifkan kembali , maka kewenangan dan kebijakannya harus dari Pemkab Masing-masing,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Nabire, melalui penanggung jawab HIV/AIDS, Fenny Tobing mengatakan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS masih tinggi di daerah ini. jumlah itu berada di angka 8.640 orang yang terdiri dari HIV sebanyak 3.442 dan AIDS sebanyak 5198, sedangkan meninggal sebanyak 466 orang.

“Kasus masih tinggi di Nabire jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di wilayah Papua” kata Tobing.

Dari jumlah tersebut menurutnya, bukan hanya penduduk ber KTP Nabire. Namun sebagian dari Kabupaten lain seperti Dogiyai, Deyai, Teluk Wondama dan beberapa Kabupaten Lainnya yang datang dan berobat di Nabire.

Akan tetapi selama ini belum ada bantuan atau keterlibatan Pemda lain (Kabupaten yang warganya berobat di Nabire) untuk bersama-sama menangani kasus di Nabire, walaupun warganya dilayani Dinkes Nabire.

“Warga yang bukan Nabire datang berobat di sini, tapi belum ada dukungan dari Pemkabnya. Jadi semua Nabire yang tanggung.

Selama ini kata Dia, semua layanan kesehatan (Yankes) yang tersebar di Nabire melaksanakan tes HIV AIDS. Namun sementara ini yang melaksanakan tes, pengobatan, dukungan dan pendampingan terhadap Odha/Odhiv baru 7 layanan, yaitu RSUD, Puskesmas Karang Mulia, Puskesmas Karang Tumaritis, Puskesmas Nabire Kota, Puskesmas Samabusa, Puskesmas Bumiwonorejo dan Klinik St Rafael.

Sementara upaya yang dilakukan Dinkes Nabire saat ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama serta membangun kerjasama dengan OPD yang terkait dalam KPA Kabupaten Nabire. KPA pusat dilebur dalam kemenkes, KPA provinsi baru mengalami perombakan tetapi belum ada Surat Edaran ke Kabupaten Nabire. KPA Nabire sendiri perlu ditinjau kembali dan dibangun lagi keterlibatannya dalam penanggulangan HIV AIDS di Nabire.

Baca Juga :  Kemeriahan Perayaan Natal Warga Unit Pelayanan 1 Sektor Bethlehem Jemaat GPM Lateri Kaliss Pulau Ambon Timur

“Tapi layanan dari Dinkes dan Yankes masih tetap berjalan sesuai programnya masing-masing,” kata Tobing.

Tobing mengungkapkan, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, baik melalui dana Otsus, APBD maupun APBN, pihaknya terus memberikan pelayanan kepada ODHA. Beberapa program diantaranya layanan tiap tiga bulan sekali di tempat-tempat beresiko seperti kafe dan bar. Sosialisasi, Tawarkan dan tes HIV bukan saja kepada semua pasien yang berobat di puskesmas, tetapi juga kepada komunitas – komunitas yang tersebar di masyarakat. Juga dilakukan pemeriksaan atau tes HIV untuk ibu hamil.

Tujuan pemeriksaan kepada ibu hamil adalah untuk menyelamatkan generasi emas berikutnya. Jika sejak dini ibu Hamil yang positif HIV diobati dengan ARV (Anti Retro Viral) maka diharapkan bayi yang dilahirkan tidak tertular.

“Ini program yang terus menerus kami jalankan untuk kelompok beresiko,” Pungkasmya.

Comment