MediaSuaraMabes, Bengkulu — Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu, sebentar lagi akan habis masa jabatan untuk badan permusyarawatan Desa (BPD), berkisar akhir Oktober.
Dalam hal ini Desa Sungai Gerong akan mengikuti prosedur, dan pemerintah Desa hanya membentuk panitia pelaksana. Diluar kebijakan panitia pelaksana, maka diluar wewenang Desa.
Kepala Desa Sungai Gerong, Hesdianto Eko mareja,So, menyampaikan pada suaramabes pada saat Muskablub BMA hari Selasa,14/09/2021 di Lesehan Lembayu. Beliau menjelaskan,
“kami sepakat akan membentuk panitia BPD di sungai gerong pada diakhir Oktober, mekanisme pemilihan nanti kami akan serahkan dengan panitia pelaksana”, ujar Eko Mareja.
Baca Juga ; Puskesmas Simpenan Dan Pemdes Cihaur Gelar Vaksinasi Target Lansia Dengan Menjemput Bola ke Pelosok Kampung
“Masalah pungli atau tidak, itu semua kembali kepanitia pelaksana”, ucapnya.
“Jika sampai hari eksekusi panitia pelaksana tidak boleh mengambil anggaran, sedangkan ADD dan DD sangat sangat minim. Pertanyaan saya sebagai Kades, siapa yang mau menggaji panitia…?”tanyanya.
“Jika seratus ribupun dianggap pungli, ketika mereka menuntut hak,
apa yang harus kita jawab”, ucapnya.
“Kami Desa Sungai Gerong dan Desa Selebar Jaya sepakat pembentukannya di akhir Oktober, kami akan membentuk kepanitiaannya, silahkan panitia pelaksana yang bekerja”, kata Kades.
Sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, pemerintah Desa membentuk panitia pelaksana. 6 bulan sebelum habis pemberitahuan, dan 3 bulan sebelum habis akan dilakukan pembentukan panitia pelaksana. Semuanya akan dilakukan kesepakatan antara panitia dan calon BPD.
“Dalam mekanismenya 3 bulan sebelum habis harus dibentuk kepanitiaannya,terkait anggaran maka kami sepakat dua puluh hari sebelum habis kami baru akan membentuk kepanitiaannya terkait tidak adanya anggaran”, jelasnya.
Baca Juga ; Polres OKU Dalami Peristiwa Pembacokan di Pinggir Sungai Desa Kepayang.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lembaga ini memiliki peran penting dalam jalannya pemerintahan Desa.
Pasalnya, BPD memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.
BPD adalah parlemen desa, perwujudan demokrasi secara nyata sebagai wakil “suara” masyarakat desa dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahami tujuan pembentukan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan hak BPD. (NM/Y2)
Redaksi Media Suara Mabes (MSM) sebagai editor Publisher Website
Comment