SuaraMabes, Papua– Masyarakat sipil Orang Asli Papua dan Warga Non Papua, menjadi Korban kekerasan.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ( Pembela HAM ) Theo Hesegem menyampaikan turut berduka atas meninggalnya warga warga asli Papua dan juga bon Papua, khususnya petugas medis yang meninggal di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua.
Sampai hari ini ratusan jiwa masyarakat sipil di Papua telah meninggal dunia. Hak mereka untuk bebas hidup di atas tanah Papua telah diakhiri dengan kematian.
“Kematian ini berdampak dari Konflik kekerasan yang dilancarkan oleh TNI/POLRI dan OPM/TPNPB di Papua Barat,” ujarnya.
Perang yang sedang berlangsung di papua diawali dengan peristiwa pembantaikan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada Tahun 2018, di Kabuparen Nduga, kini sampai tahun 2021, perang masih terus dilanjutkan, dan terjadi dibeberapa Kabupaten: Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Timika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Sampai hari ini kita ketahui bahwa Kontak senjata masih saja terus terjadi. Akhirnya masyarakat sipil Orang Asli Papua dan juga warga Non Papua menjadi Korban sia-sia ditengah-tengah konflik yang dimaksud,” katanya.
Kemudian kontak senjata kembali terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan kita mendengar bahwa ada seorang petugas kesehatan mengalami korban meninggal dengan sia-sia, atas nama mendiang Gabriella Melaini, sedangkan kita ketahui bahwa petugas kesehatan, Guru, Jurnalis ( Wartawan ) memang harus diberikan akses dengan bebas untuk melayani masyarakat sipil dalam konflik bersenjata antara kedua bela pihak yang bertikai.
“Memang dalam situasi apapun mereka harus diberikan akses kebebasan dari kedua bela pihak, untuk berakses dengan bebas karena hukum humaniter Internasional juga menjamin bagi Petugas kesehatan, Guru dan wartawan harus bebas dari ancaman penghilangan atau ancaman pembunuhan. Karena tugas mereka adalah melakukan pelayanan terhadap publik di masyarakat,” terangnya.
b. Perang antara TNI/POLRI dan OPM/ TPNPB di Papua Barat sangat Gila.
“Pantauan saya terhadap perang yang terjadi selama ini di Papua Barat sangat gila, karena kedua bela pihak yang berkonflik tidak pernah membedakan mana musuh dan mana masyarakat sipil yang wajib dilindungi, musuh sekalipun kalau sudah menyerah tidak boleh di bunuh dan harus dilindungi,” tegasnya.
Persoalan sulit membedakan musuh dan warga masyarakat sipil, mungkin karena perang terbuka yang dilakukan oleh kedua bela pihak di dalam kota, yang sebenarnya masyarakat sipil sudah berbaur disana namun kedua bela pihak tidak pernah pikirkan itu, akhirnya masyarakat sipil mengalami korban sia-sia.
Sedangkan kita ketahui bahwa musuh abadi TNI/POLRI adalah OPM/TPNPB atau sebaliknya bukan masyarakat sipil yang tidak punya senjata.
Mengapa perang terbuka dilakukan di kota-kota ? Secara jujur dari sisi kemanusiaan saya mau sampaikan bahwa masyarakat sipil Orang Asli Papua dan Warga Non Papua selalu saja hidup penuh dengan rasa takut, dan trauma yang luar biasa.
“Mereka tidak akan tenang menjalani kehidupan sehari-hari karena selalu mengalami rasa takut,” ujarnya.
Masyarakat sipil yang selalu hidup dengan penuh rasa takut dan trauma di daerah konflik tak ada obat yang bisa diberikan kepada mereka untuk menyembukan rasa takut dan trauma yang dimaksud, apa lagi bagi keluarga yang merasa telah kehilangan dengan berujung kematian ? Mungkin akan muncul kebencian disertai dengan caci maki terhadap pelaku Konflik kekerasan.
c. Perlu ada tindakan kongrit dari Pemerintah pusat, sebagai payung
Kekerasan yang menelan jiwa masyarakat sipil di Papua Barat, perlu ada tindakan kongrit yang harus dilakukan oleh pemerintah Pusat, bukan pemerintah Daerah.
“Karena semua kebijakan ada di Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo,” pungkasnya. (tim)
Comment