MediaSuaraMabes, BELITUNG TIMUR – Terkait kelangkaan BBM ahir – Ahir ini, DPRD Kabupaten Belitung Timur mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang seluruh pengusaha SPBU dan APMS yang ada di Kabupaten Beltim. Bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Beltim, Kamis, 15/9/2021.
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Beltim, Fezzy Uktolseja, SE.MM, dihadiri oleh asisten ll (mewakili Pemkab Beltim) Anggota DPRD Beltim, para pengusaha BBM (yang mewakili) dan sejumlah awak media cetak maupun media online.
Dalam keterangannya, ketua DPRD Beltim menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi berkenaan dengan kelangkaan BBM belakangan ini. Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan joober sebelumnya untuk meminta keterangan pasokan, dan apa saja persoalan atas kelangkaan BBM khususnya di Kabupaten Beltim.
” Kita DPRD Beltim sudah menemui Joober mempertanyakan atas kelangkaan BBM, dan dijelaskan oleh joober, pasokan tidak jadi masalah. Namun kenyataanya yang terjadi di lapangan seperti sekarang ini, dari keterangan pihak SPBU dan APMS sudah minta tambahan kuota khusunya non subsidi, namun menurutnya belum terpenuhi sepenuhnya. Sementara ini pengguna (masyarakat – red) ada peningkatan kebutuhan BBM dimasyarakat” ujar Fezzy.
Usai pimpin rapat, Fezzy juga mengatakan kembali ke awak media, jika persoalan ini masih belum teratasi, pihak DPRD Beltim akan melakukan kunjungan langsung ke Pertamina Pusat untuk meminta keterangan dan ketegasan.
” Diakhir rapat kita berkesimpulan, pengencer tidak bisa dihindari, kita minta LO (surat permintaan tambahan kuota – red) dari SPBU dan APMS untuk ditembuskan ke DPRD Beltim. untuk kita dukung supaya dapat di tindaklanjuti agar permintaan pasokan SPBU dan APMS dapat dipenuhi. Kemudian juga diminta kepada Bupati untuk mengadakan pertemuan dengan Forkopimda (Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim) untuk menyikapi persoalan ini (kelangkaan BBM -red).
Berkenaan dengan antrian dan pengerit, pihaknya menyikapi dengan tidak mempersalahkan para pengerit pengantri BBM.
” Dari kita DPRD Beltim, mereka (pengerit – red) tidak bisa disalahkan yang penting tertib, disitu mereka (masyarakat – red) juga ada haknya untuk memperoleh BBM untuk kebutuhan mereka sehari – hari. Kios Bensin juga untuk memudahkan masarakat akan peroleh BBM. Dari hasil rapat ini kita tunggu respon dari Pemerintah Daerah yang punya kewenangan dan kebijakan. Kami disini, DPRD, tidak punya wewenang untuk menentukan dan memutuskan”, kata Fezzy. (Ramli.A).
Comment