MediaSuaraMabes, Pacitan – Salah satu Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto ketahanan pangan dan swasembada pangan. Secara otomatis fokus di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dapat ditelaah program Presiden sasarannya yaitu pendistribusian pupuk dan kesejahteraan petani.
Pendistribusian pupuk tapi tidak mengerti alokasinya, berujung kelangkaan dan berpotensi rugi para petani saat masa panen. Salah satu contohnya Peristiwa di Bandar desa Bangunsari Kabupaten Pacitan, adanya dugaan lemahnya oknum yang kurang memahami tentang Ideologis Negara Pancasila 1 Juni 1945 yaitu Prikemanusian yang adil dan beradab. Kurangnya pemahaman UUD 1945 yaitu Pasal 28H dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengatur tentang hak atas pangan dan ketahanan pangan nasional.
Seperti dugaan kejadian hari Kamis (6/2/2025) malam, pupuk subsidi di bawa menggunakan kendaraan truck ke daerah Madiun sebesar 3,5 ton atau sekitar 70 ha.
Rencananya akan di jual ke wilayah Madiun. Namun, dugaan ada razia di sekitar Madiun, sebelum berlangsung terjadi transaksi jual beli pupuk subsidi itu di bawa kembali pulang.
Oknum diduga ketua kelompok tani, kebetulan dia Gapoktan juga tapi bertindak atas nama pribadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelompok tani maupun gapoktan
Penebusan pupuk subsidi ke kios bisa dilakukan perseorangan (satu orang) atau bersangkutan datang langsung ke kios mengambil sendiri, bisa juga melalui kompulir kelompok tani (mewakili anggotanya). Bisa oknum ini mengatasnamakan anggota kelompoknya saat penebusan pupuk subsidi tapi digunakan kepentingan diri sendiri dibawa ke luar Pacitan.
Padahal pemerintah membuat jejaring peruntukkan pupuk bagi petani di masing-masing wilayah regional desanya melalui terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Tani.
Mekanismenya seperti Kuota distribusi kabupanten A ya itu untuk Kabupaten A, tidak boleh dibawa keluar. Memang itu, kuota milik petani Pacitan di Bandar desa Bangunsari. Tidak boleh dibawa keluar, dijual keluar tidak boleh juga dibawa ke lain desa atau kecamatan lain walaupun satu kabupaten pun. Pupuk itu memang jatahnya untuk petani di Bandar Bangunsari.
Usulan kabupaten itu kuota, memang pupuk subsidi direalisasi tidak 100% dari e-RDKK usulan, jadi petani A mengusulkan kebutuhan 1 ton alokasi pupuk ini tidak bisa 1 ton. Kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi tidak bisa 100 % dari usulan.
Ketika petani bicara kurang dari sisi kebutuhan mungkin tjdak semua alokasi kebutuhan tidak sesuai. Kalau kurang dari sisi jumlah kuota ini tentunya di cari. Kebutuhan itu usulan di e-RDKK tadi tetapi alokasi turun tidak alokasi e-RDKK karena jumlah penyedian pemerintah pun terbatas.
Ke Kabupaten Pacitan, Pemerintah meganggarkan alokasi dan realisasi pupuk subsidi tahun 2024 hanya sekitar 60 persen, e-RDKK jenis NPK, sedangkan hampir 100 persen e-RDKK jenis Urea.
Adapun di 2025 ini, Pemerintah alokasi sebesar 84,39% antara lain Urea 58,22%. NPK 86,96%. Formula khusus 30,93% dari e-RDKK untuk pupuk organik.
Dengan kejadian itu sejauh mana tindak lanjut Pemerintah Daerah menyikapi, menindak lanjuti, memproses penyalah gunaan wewenang itu.
Opinion : Wijaya /Wartawan Media Suara Mabes
Bergabung di Media Suara Mabes (MSM) sejak tanggal 30 Mei 2024 Sebagai Jurnalis Pacitan.
Email : moh.mujahid@suaraMabes.com
Comment